JAKARTA. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menghentikan berbagai upaya liberalisasi di sektor gas bumi yang mengancam ketahanan energi nasional. Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal bakal mempersulit upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa.Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah harus mampu mengatur tata niaga gas bumi, sehingga gas bumi dapat memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat."Setiap kebijakan di sektor energi harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau kepentingan tertentu. PBNU akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional," kata Said Aqil Siradj di acara Focus Group Discussion, "Transparansi Tata Kelola Gas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat" di kantor PBNU di Jakarta, Kamis (8/11).Said menambahkan, dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan, pemerintah harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin membebani pemerintah.Oleh karena itu pemerintah harus melindungi aset dan bisnis BUMN Energi yang selama ini telah berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara dan masyarakat. Sebagai aset strategis, pemerintah harus mampu membangun sinergi yang positif diantara BUMN Energi demi kepentingan nasional.Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi, pemerintah juga harus mengatur dan membuat struktur tata niaga gas bumi yang lebih efisien. Sehingga mata rantai bisnis gas bumi tidak akan membebani konsumen dan masyarakat pengguna gas bumi.Pemerintah sebaiknya mengatur dan menata kembali kewenangan BUMN energi dan mengurangi dominasi trader gas. Kebijakan ini akan dapat mengurai karut marut pengelolaan energi nasional yang kini terus terjadi. Menurut Said, sebagai negara yang kaya sumber energi, termasuk gas bumi, pemerintah harus mampu memanfaatkan sumber energi tersebut untuk kepentingan dan keuntungan rakyat. "Kami berharap infrastruktur gas bumi dapat dibangun lebih banyak lagi, sehingga masyarakat banyak, termasuk warga Nahdliyin dapat menikmati energi yang murah dan ramah lingkungan ini," tegasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PBNU: Liberalisasi gas ancam ketahanan energi
JAKARTA. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menghentikan berbagai upaya liberalisasi di sektor gas bumi yang mengancam ketahanan energi nasional. Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal bakal mempersulit upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa.Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah harus mampu mengatur tata niaga gas bumi, sehingga gas bumi dapat memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat."Setiap kebijakan di sektor energi harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau kepentingan tertentu. PBNU akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional," kata Said Aqil Siradj di acara Focus Group Discussion, "Transparansi Tata Kelola Gas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat" di kantor PBNU di Jakarta, Kamis (8/11).Said menambahkan, dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan, pemerintah harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin membebani pemerintah.Oleh karena itu pemerintah harus melindungi aset dan bisnis BUMN Energi yang selama ini telah berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara dan masyarakat. Sebagai aset strategis, pemerintah harus mampu membangun sinergi yang positif diantara BUMN Energi demi kepentingan nasional.Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi, pemerintah juga harus mengatur dan membuat struktur tata niaga gas bumi yang lebih efisien. Sehingga mata rantai bisnis gas bumi tidak akan membebani konsumen dan masyarakat pengguna gas bumi.Pemerintah sebaiknya mengatur dan menata kembali kewenangan BUMN energi dan mengurangi dominasi trader gas. Kebijakan ini akan dapat mengurai karut marut pengelolaan energi nasional yang kini terus terjadi. Menurut Said, sebagai negara yang kaya sumber energi, termasuk gas bumi, pemerintah harus mampu memanfaatkan sumber energi tersebut untuk kepentingan dan keuntungan rakyat. "Kami berharap infrastruktur gas bumi dapat dibangun lebih banyak lagi, sehingga masyarakat banyak, termasuk warga Nahdliyin dapat menikmati energi yang murah dan ramah lingkungan ini," tegasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
