KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksi menembus US$ 1 triliun di tahun 2017. Hal itu jika pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu mencapai angka 5%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini tumbuh 5,05%. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang sebesar 5,02%.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto mengatakan, dengan proyeksi pertumbuhan tersebut dan dengan realisasi inflasi tahun 2017 sebesar 3,61% serta kurs rupiah Rp 13.384 per dollar AS maka PDB nominal tahun lalu mencapai US$ 1,009 triliun.

"KIta (Indonesia) sudah setara dengan Australia dan Korea Selatan. Walaupun size PDB mereka sedikit lebih besar daripada kita," Kata Adiyanto kepada Kontan.co.id, Senin (8/1).

Lebih lanjut menurutnya, semakin besar nominal PDB maka semakin besar pula potensi basis pajak Indonesia. Tak hanya itu, PDB per kapita Indonesia yang saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, juga bisa lebih besar.

"Besaran ekonomi juga menunjukkan potensi penyediaan tenaga kerja dan pada akhirnya pengurangan kemiskinan," tambahnya.

Sebelumnya, PricewaterhouseCoopers (PwC) juga memproyeksi Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi kelima terkuat di tahun 2030 mendatang dengan mengukur ekonomi 32 negara melalui proyeksi produk domestik bruto (PDB) dan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Posisi itu, di bawah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang.

Sri Mulyani mengamini hal itu. Dia pernah mengatakan, ukuran ekonomi Indonesia sudah termasuk besar jika memasukkan perhitungan paritas daya beli.

"Kalau dilihat dari PPP, Indonesia masuk 20, bahkan 11 kalau tidak salah. Jadi kalau PPP dihitung 2030 tentu ini masuk akal saja yang disampaikan PwC," kata Sri Mulyani 7 September 2017 lalu.

Pemerintah lanjut dia, akan melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Sri Mulyani, tidak hanya sekadar nilai atau ukuran ekonominya saja yang besar, yang terpenting adalah kualitas kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Oleh karena itu, APBN dan kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ekonomi yang berkeadilan. Hal itu lanjutnya, dilakukan melalui anggaran yang lebih dari Rp 290 triliun dalam APBN digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto