KONTAN.CO.ID - Jakarta. PDI-Perjuangan (PDIP) akan kembali menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR 2024-2029. Simak gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang berlaku tahun 2024 ini.

Diberitakan Kompas.com, hasil Pemilihan Legislatif DPR RI menempatkan PDI-P sebagai pemegang kursi terbanyak di Senayan untuk periode 2024-2029. Sementara itu, itu Partai Demokrat ada di urutan juru kunci.

Hasil penghitungan Kompas.com terhadap perolehan suara sah hasil rekapitulasi nasional KPU RI, PDI-P berhasil meraup 110 (18,97 persen) kursi dari 84 daerah pemilihan (dapil) DPR RI. Sementara itu, Partai Demokrat diprediksi mendapatkan 44 (7,56 persen) kursi setelah meraup 11.283.160 suara sah dari 84 dapil yang ada.

Laba Bersih BTN Naik, Kredit Tumbuh Konsisten

Berikut daftar partai politik dan total perolehan kursi DPR RI 2024:

1. PDI-P: 110 (18,97 persen) kursi

2. Golkar: 102 (17,59 persen) kursi

3. Gerindra: 86 (14,83 persen) kursi

4. PKB: 68 (11,72 persen) kursi

5. Nasdem: 69 (11,9 persen) kursi

6. PKS: 53 (9,14 persen) kursi

7. PAN: 48 (8,28 persen) kursi

8. Demokrat: 44 (7,56 persen)

Baca Juga: Tak Lolos ke Senayan, PSI Tidak Akan Layangkan Gugatan ke MK

Kursi Angka ini merupakan hasil penghitungan terhadap total perolehan suara sah hasil rekapitulasi tingkat nasional KPU RI mengacu pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk partai politik mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi hingga Sabtu (23/3/2024) pukul 22.19 WIB.

Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah. MK akan menyidangkan sengketa Pileg 2024 sekitar pertengahan atau akhir April 2024, dan harus sudah memutusnya dalam 30 hari kerja atau hingga sekitar awal Juni 2024. Setelahnya, KPU RI akan melakukan penghitungan resmi terkait perolehan kursi partai politik dan pemenang kursi DPR RI.

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI

Diberitakan Kompas.com, gaji dan tunjangan anggota DPR RI diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015. Berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI:

• Gaji pokok Anggota DPR RI: Rp 4.200.000 per bulan
• Gaji pokok Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 4.620.000 per bulan
• Gaji pokok Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 5.040.000 per bulan

Tunjangan melekat anggota DPR RI

Tunjangan istri/suami (10 persen dari gaji pokok anggota DPR RI)

• Anggota DPR: Rp 420.000 per bulan
• Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 462.000 per bulan
• Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 504.000 per bulan

Tunjangan anak (2 anak x 2 persen dari gaji pokok anggota DPR RI)

• Anggota DPR: Rp 168.000 per bulan
• Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 184.000 per bulan
• Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 201.600 per bulan

Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Tunjangan jabatan anggota DPR RI

• Tunjangan jabatan Anggota DPR: Rp 9.700.000 per bulan
• Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 15.600.000 per bulan
• Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 18.900.000 per bulan

Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa per bulan

Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813

Tunjangan kehormatan anggota DPR RI

• Tunjangan kehormatan Anggota DPR: Rp 5.580.000 per bulan
• Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 6.450.000 per bulan
• Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 6.690.000 per bulan

Tunjangan komunikasi anggota DPR RI

• Tunjangan komunikasi Anggota DPR: Rp 15.554.000 per bulan
• Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 16.009.000 per bulan
• Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 16.468.000 per bulan

Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran

• Anggota DPR: Rp 3.750.000 per bulan
• Anggota DPR merangkap Wakil Ketua: Rp 4.500.000 per bulan
• Anggota DPR merangkap Ketua: Rp 5.250.000 per bulan

Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

Asisten anggota: Rp 2.250.000

Biaya perjalanan

• Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000
• Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000
• Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000
• Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Fasilitas lain

Selama masa jabatannya, anggota DPR menerima fasilitas rumah dinas yang disediakan negara di Kalibata, Jakarta Selatan dan Ulujami, Jakarta Barat.

Tak hanya rumah dinas, anggota DPR RI juga menerima dana berupa anggaran pemeliharaan rumah jabatan, yang diberikan setiap tahun.

Setelah pensiun, anggota DPR juga akan menerima uang pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok dan tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan.

Itulah jumlah kursi DPR yang akan didapatkan parpol dari Pemilu 2024 serta gaji dan tunjangan anggota DPR. Semoga anggota DPR terpilih di Pemilu 2024 amanah dalam bekerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto