JAKARTA. Rencana perombakan kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Terutama, untuk jajaran menteri di bidang perekonomian.

Salah satu politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, ada empat alasan mengapa menteri-menteri di bidang ekonomi harus dirombak. Pertama, ada beberapa menteri yang ditempatkan tidak sesuai keahliannya.

Kedua, ada juga menteri yang hingga bulan keenam masih bingung dengan tugas-tugasnya. Bahkan, program-program yang direalisasikannya ternyata tidak sesuai dengan proram Nawacita. "Mungkin membawa titipan sponsor," ujar Hendrawan, Senin (4/5) ketika dihubungi KONTAN.

Ketiga, ada juga menteri yang hanya sibuk dengan acara-acara seremonial saja. Yang terakhir, Hendrawan menilai ada menteri yang pengalamannya minim dalam bidang yang digelutinya.

Hendrawan memang tidak menyebut nama menteri yang dimaksud. Ia hanya menyebutkan beberapa program yang tidak sesuai dengan nawacita diantaranya, kebijakan Bulog yang tidak bekerja sesuai fungsinya.

Bulog seharusnya berfungsi untuk menjaga stabilitas harga gabah dengan kewenangan membeli hasil gabah dari petani. Tetapi sekarang, Bulog malah tidak memiliki uang untuk menyerap gabah dari petani, padahal saat ini musim panen.

Bulog malah menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kebijakan Bulog adalah Menteri Pertanian.

Contoh lainnya adalah, anjloknya Indeks Harga Saham gabungan (IHSG). Pasar saham di bursa efek Indonesia selama ini ditopang oleh perusahaan-perusahaan badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melantai di bursa.

Namun, saat ini perusahaan-perusahaan plat merah itu dianggap berkinerja buruk sehingga berpengaruh kepada IHSG. Namun, yang paling penting bagi Hendrawan adalah munculnya ketidakpuasan masyarakat atas kondisi ekonomi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia