JAKARTA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berpendapat persoalan banjir di Jakarta tak akan pernah selesai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi buruk. Sebagai solusi dari kebuntuan koordinasi itu, Tjahjo mengusulkan Gubernur DKI Jakarta masuk dalam jajaran kabinet. "Pertemuan Pak SBY dengan Jokowi harus lebih sering. Kalau perlu, Gubernur Jakarta, masuk dalam kabinet agar koordinasi lebih mudah dan fokus," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2014). Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, persoalan banjir Ibu Kota harus dilihat secara komprehensif. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, katanya, tidak bisa langsung dipersalahkan. Tjahjo menuding egoisme sektoral yang menjadi penyebab dari lamanya penuntasan masalah banjir di Jakarta. Egoisme sektoral itu, lanjut Tjahjo, terjadi pada beberapa proyek normalisasi waduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah pusat dianggap kurang maksimal mengerjakan tugasnya. Demikian pula dengan pembangunan giant sea wall yang akan mengatasi persoalan banjir rob di bagian Jakarta Utara. "Pemerintah pusat harus memberikan skala prioritas. Kecuali kalau ingin Ibu Kota negara dipindahkan, tapi ini kan tidak begitu," ucap Tjahjo. Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (14/1/2014), tercatat ada 1.800 warga yang mengungsi akibat banjir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan saat ini status Jakarta masih dalam tahap "siaga" banjir. Status itu akan memengaruhi skenario kerja kepala satuan kerja perangkat daerah di sektornya masing-masing. Sejauh ini Jokowi merasa puas atas kerja yang dilaksanakan aparat di bawahnya dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah tertentu. (Sabrina Asril)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PDI-P: Gubernur DKI Jakarta perlu masuk kabinet
JAKARTA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berpendapat persoalan banjir di Jakarta tak akan pernah selesai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi buruk. Sebagai solusi dari kebuntuan koordinasi itu, Tjahjo mengusulkan Gubernur DKI Jakarta masuk dalam jajaran kabinet. "Pertemuan Pak SBY dengan Jokowi harus lebih sering. Kalau perlu, Gubernur Jakarta, masuk dalam kabinet agar koordinasi lebih mudah dan fokus," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2014). Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, persoalan banjir Ibu Kota harus dilihat secara komprehensif. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, katanya, tidak bisa langsung dipersalahkan. Tjahjo menuding egoisme sektoral yang menjadi penyebab dari lamanya penuntasan masalah banjir di Jakarta. Egoisme sektoral itu, lanjut Tjahjo, terjadi pada beberapa proyek normalisasi waduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah pusat dianggap kurang maksimal mengerjakan tugasnya. Demikian pula dengan pembangunan giant sea wall yang akan mengatasi persoalan banjir rob di bagian Jakarta Utara. "Pemerintah pusat harus memberikan skala prioritas. Kecuali kalau ingin Ibu Kota negara dipindahkan, tapi ini kan tidak begitu," ucap Tjahjo. Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (14/1/2014), tercatat ada 1.800 warga yang mengungsi akibat banjir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan saat ini status Jakarta masih dalam tahap "siaga" banjir. Status itu akan memengaruhi skenario kerja kepala satuan kerja perangkat daerah di sektornya masing-masing. Sejauh ini Jokowi merasa puas atas kerja yang dilaksanakan aparat di bawahnya dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah tertentu. (Sabrina Asril)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
