JAKARTA. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya dan tim Jokowi- JK menghargai hak politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini. Namun, ia masih berharap SBY mengevaluasi kembali keputusannya.

"Itu adalah hak politik Presiden SBY untuk menaikkan atau tidak menaikkan subsidi BBM. Kita hormati hak beliau yang masih resmi menjabat sebagai presiden," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/8).

Namun, anggota Komisi III DPR RI ini menyayangkan bahwa keputusan SBY untuk tidak menaikkan BBM saat ini dilandasi oleh pertimbangan yang tidak substansial. Ia mencontohkan pertimbangan itu, yakni SBY tidak ingin mengambil keputusan yang fundamental karena saat ini merupakan masa akhir jabatan. Contoh lainnya, SBY merasa sebaiknya risiko kenaikan harga BBM ditanggung oleh pemerintahan baru.

"Kalau boleh mengimbau, kita minta agar SBY pertimbangkan lagi hal ini demi penyelamatan ekonomi nasional. Sebaiknya ada upaya evaluasi lagi untuk menaikkan atau tidak," kata dia.

Saat ini, kata Basarah, Tim Transisi bentukan Jokowi masih akan melakukan kajian dengan menteri kabinet SBY terkait masalah ini. "Kita tunggu saja hasil pertemuan Tim Transisi dengan menteri SBY. Semoga ini belum final," kata dia.

Saat disinggung soal konsistensi PDI-P yang dulu menolak kenaikan, ia mengatakan bahwa PDI-P tidak pernah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kata dia, yang selalu dipersoalkan PDI-P adalah kompensasi dari pencabutan atau kenaikan BBM bersubsidi.

"Apakah itu direlokasikan untuk kepentingan rakyat seperti pengentasan rakyat miskin atau tidak. Konsep PDI-P lebih pada asas pemanfaatan dan kegunaan. Kita tidak ingin di luar kepentingan rakyat," ujar dia. (Meidella Syahni)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto