KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PDI Perjuangan menilai rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik demokrasi, memperkuat supremasi hukum, serta memulihkan etika dalam kehidupan bernegara.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara, melainkan juga legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral pemimpin kepada rakyat.

“Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan,” ujar Hasto dalam pernyataan resminya, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, Wamenko Drajad: Efek ke Rupiah Hanya Sebentar

Menurut Hasto, kekuasaan dalam perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa.

Ia menegaskan, Indonesia dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa maupun kekuasaan yang diwariskan melalui budaya feodal.

Atas dasar itu, PDI-P menilai setiap proses politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus menjunjung keadilan dan kesetaraan warga negara.

Proses tersebut juga harus mengutamakan kepentingan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.

Dari sisi konstitusi, Hasto mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum maupun konstitusi.

Ia turut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden.

Baca Juga: Sandiaga Uno Buka Suara Soal Dampak Mundurnya Gibran ke Kondisi Ekonomi Indonesia

Menurutnya, putusan kedua lembaga tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.

“Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,” tegas Hasto.

Lebih lanjut, PDI-P menyatakan menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum.

Partai tersebut juga mendorong agar seluruh proses ketatanegaraan diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hasto menambahkan, demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui prosedur hukum, tetapi juga membutuhkan keutamaan moral dan keteladanan pemimpin.

Menurutnya, setiap tindakan yang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis kepada masyarakat.

Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, Wamenko Drajad Minta Pelaku Pasar Tak Panik

“Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan,” katanya.

Ia menilai, ketika kepercayaan publik terhadap pemimpin dipersoalkan, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

PDI-P pun mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum koreksi nasional. Fokus evaluasi, antara lain, mencakup praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum, serta pemulihan etika demokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News