KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran belanja bansos, subsidi, belanja pupuk, hingga belanja modal direncanakan turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Fraksi PDI Perjuangan berharap beberapa anggaran belanja pemerintah pusat yang turun tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat dalam mendapatkan perlindungan

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, beberapa belanja yang tercatat turun diantaranya, belanja modal direncanakan sebesar Rp 190,6 triliun, turun 77,81% dari outlook  tahun ini sebesar Rp 338,9 triliun.

Kemudian, anggaran subsidi direncanakan sebesar Rp 309,05 triliun. Anggaran ini turun 1,5% bila dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp 313,8 triliun. Belanja bantuan sosial mencapai Rp 152,69 triliun, atau turun dari outlook tahun ini Rp 153,31 triliun.

Baca Juga: PDI Perjuangan Kritisi Asumsi Nilai Tukar Rp 16.100 per dollar AS, dalam RAPBN 2025

Sementara itu, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 513,2 triliun, naik 11,37% dari outlook tahun ini Rp 460,8 triliun.

“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan,. pendidikan, bansos, bantuan pupuk dan lainnya,” tutur Adisatrya dalam Rapat paripurna ke 2 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Selasa (20/8).

Adapun Fraksi PDI Perjuangan juga turut mengkritisi terkait perencanaan belanja lainnya, yang direncanakan sebesar Rp 631,89 triliun, atau naik dari outlook tahun ini sebesar Rp 355,4 triliun.

Adisatrya menyampaikan, pihaknya memahami bahwa alokasi ini dapat memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintahan yang akan datang, akan tetapi dalam pelaksanaan belanja lain-lain tersebut tidak dapat digunakan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR RI.

“Pengalihan belanja lain-lain kepada lembaga tertentu, dan program-program tertentu harus menetapkan mekanisme hak budget DPR RI untuk memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat,” ungkapnya.

Disamping itu, pemerintah juga diimbau untuk memastikan belanja negara semakin berkualitas efektif dan efisien.

“Harus ditunjukan dari indikator yang terukur dari setiap K/L bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi,” tandasnya.

Baca Juga: Hasto Sebut Nama Erick Thohir dan Budi Karya Dalam Kasus Dugaan Korupsi DJKA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati