JAKARTA. Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani, menyatakan jika Fraksi PDI P selalu memantau perkembangan PT Newmont Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, Puan pun bilang kalau saja pemerintah masih tetap berupaya membeli sisa saham PT Newmont Nusa Tenggara Timur 7 % Komisi VII akan melakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Puan, Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan yang dilakukan Kamis (26/5) malam tidak berjalan mulus. Bahkan, menurut Anggota Komisi VI ini melihat ada adu argumen yang dilakukan Komisi XI yang dengan tegas menyatakan jika DPR tidak setuju jika pemerintah membeli sisa saham Newmont.

“Newmont ini masih diproses di DPR. Kalau di Komisi VII kan sudah selesai tinggal di Komisi XI. PDI P perjuangan selalu memantau apakah ini akan dikembalikan kepada daerah atau pemerintah,” ujar Puan dalam konferensi pers di ruang fraksi, Jumat (27/5).

Menurutnya hingga sampai saat ini DPR tidak menyetujui pemerintah dalam membeli sisa saham Newmont. “Pemerintah ingin membeli tapi kita enggak setuju kalau itu dibeli pakai dana PIP sampai hari ini rapat masih di-pending 1 minggu. Kalau pemerintah masih beli. Nanti kan Komisi VII akan melakukan audit BPK,” tegasnya, Menurut Puan audit BPK dilakukan agar DPR tidak dipersalahkan dalam pembelian sisa saham Newmont.

Sekadar informasi, Rapat Kerja yang berlangsung Kamis (26/5) malam, mengalami deadlock. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, masih ngotot membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan tentu saja memancing kemarahan kalangan anggota DPR yang tetap menolaknya. Karena tidak ada titik temu, maka raker yang sedianya membahas masalah pembelian Newmont akhirnya dihentikan. Rapat akan dilanjutkan satu minggu lagi dengan catatan Pemerintah harus meminta persetujuan DPR untuk membeli sisa divestasi saham Newmont sebanyak 7 persen. Jika tidak, DPR mengancam akan mendesak BPK melakukan audit investigasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.