KONTAN.CO.ID - Jakarta. PDI Perjuangan menggelar Pameran Sejarah dan Arsip Foto Meretas Jalan Demokrasi di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, mulai Selasa (21/7/2026). Pameran ini untuk memperingati peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Apa itu Kudatuli?

Peringatan Kudatuli 2026 ini merupakan yang ke-30 tahun atau usia tiga dekade. Dilansir dari Kompas.com, pameran itu tak hanya menghadirkan dokumentasi perjalanan demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas tragedi yang disebut Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebagai simbol ketidakadilan, sekaligus momentum menyampaikan pesan kepada generasi muda tentang demokrasi, kreativitas, dan pentingnya menjaga kebudayaan.

Lalu, apa maksudnya Kudatuli? 

Dirangkum dari Kompas.com, peristiwa Kudatuli menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah politik Indonesia. Tragedi yang terjadi pada 27 Juli 1996 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, menewaskan sedikitnya lima orang, melukai 149 orang, dan menyebabkan 23 orang dinyatakan hilang.

Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli itu bermula dari konflik kepemimpinan di tubuh PDI yang berkembang menjadi bentrokan fisik dan kerusuhan.

Baca Juga: Pamit ke Prabowo, Nanik S. Deyang Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala BGN

Awal Mula Konflik di Tubuh PDI

Perselisihan berawal setelah Megawati Soekarnoputri muncul sebagai tokoh baru di PDI pada akhir 1980-an. Kehadirannya dinilai mampu meningkatkan popularitas partai dan mendongkrak perolehan suara PDI dalam pemilihan umum.

Pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI untuk periode 1993-1998. Hasil tersebut kemudian disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) PDI di Jakarta pada 22 Desember 1993.

Namun, kepemimpinan Megawati tidak sepenuhnya diterima. Soerjadi, yang sebelumnya menjabat Ketua Umum PDI, mengklaim kepemimpinan partai dan kembali terpilih dalam Kongres Luar Biasa di Medan pada 22 Juni 1996. Konflik kepengurusan tersebut memunculkan dualisme kepemimpinan di internal PDI.

Tonton: BGN Bantah Motor Listrik SPPG Hasil Korupsi, Nasib 21.801 Unit Ditentukan Prabowo

Pemerintah Mengakui Kepengurusan Soerjadi

Situasi semakin memanas ketika pemerintah Orde Baru tidak mengakui kepemimpinan Megawati.

Melalui Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, pemerintah menyatakan pengakuan terhadap kepengurusan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Keputusan tersebut memicu ketegangan politik yang terus meningkat, terutama terkait penguasaan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kronologi Peristiwa Kudatuli

Puncak konflik terjadi pada pagi hari, 27 Juli 1996.

Sekelompok massa yang mendukung Soerjadi mendatangi Kantor DPP PDI yang saat itu masih dikuasai pendukung Megawati. Kedatangan massa tersebut memicu bentrokan antara kedua kubu.

Pendukung Megawati kemudian berdatangan ke lokasi untuk mempertahankan kantor partai. Situasi semakin tidak terkendali setelah aparat keamanan ikut melakukan penertiban yang berujung pada kerusuhan yang meluas hingga sejumlah wilayah di Jakarta.

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tragedi tersebut mengakibatkan:

• Lima orang meninggal dunia.
• Sebanyak 149 orang mengalami luka-luka.
• Sebanyak 23 orang dinyatakan hilang.

Peristiwa tersebut kemudian dikenal luas sebagai Kudatuli, singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.

Tonton: 11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Introspeksi, Jangan Korupsi

Dampak Kudatuli terhadap Politik Indonesia

Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru.

Tragedi tersebut memicu kritik terhadap pembatasan kebebasan politik serta meningkatnya tuntutan reformasi yang beberapa tahun kemudian berujung pada perubahan besar dalam sistem politik nasional.

Bagi PDI, Kudatuli menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan politik yang kemudian melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Hingga kini, setiap 27 Juli, peristiwa Kudatuli masih dikenang sebagai salah satu tragedi politik yang memberikan pelajaran mengenai pentingnya demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News