JAKARTA. PDIP mengaku dalam menentukan calon wakil presiden, membuka kemungkinan merekrut dari latar belakang militer khususnya TNI Angkatan Darat.

PDI Perjuangan menilai walau TNI menyatakan netral dalam Pemilu, kors loreng tersebut masih memiliki kekuatan politik pascaruntuhnya orde baru.

"Bagaimanapun TNI AD masih menjadi peserta Pemilu yang ke-13 (di luar 12 partai politik peserta Pemilu). Iya (TNI) netral, tapi mereka masih memiliki peran politik yang kuat dan menetukan. Walaupun dalam undang-undang dia tidak lagi berpolitik, kembali kebarak, tapi di dalam faktualnya tidak. Kami pun tidak bisa menepis begitu saja peran politik yang besar, sangat strategis dari TNI AD," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/3/2014).

Effendi pun meminta TNI menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk satu jenderal yang menjadi perwakilannya untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanismenyany, lanjut Effendi, cawapres dari unsur TNI tersebut didukung oleh partai tertentu yang akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

"Adakah jenderal A menjadi representasi formal TNI? Ini pertanyaan. Saya tidak mau menyampaikan nama. Itu besok lah ditegaskan karena PDI Perjuangan ingin mendapatkan calon mitra harus tegas juga harus representasi mana," kata Effendi yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Pribadi yang tegas, kata Effendi, sangat diperlukan untuk mendampingi Jokowi kelak menjadi presiden. (Eri Komar Sinaga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan