KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usai Sekretasi Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beredar surat yang melarang Kepala Daerah jebolan PDIP untuk menghadiri retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Analis Komunikasi Politik Politik, Hendri Satrio menyampaikan bahwa dengan adanya surat tersebut bakal membuktikan adanya kerenggangan hubungan antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Pastinya akan terbaca hubungan Mega dengan Prabowo retak,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (21/2).

KB Bank Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Program GenKBiz

Baca Juga: Megawati Instruksikan Kader Tunda Ikut Retreat, Ini 4 Gubernur Asal PDI-P

Menurut Hendri, PDI Perjuangan harus menjelaskan lebih lanjut apa maksud terbitnya surat tersebut, pasalnya kepala daerah jebolan PDIP itu sudah dipilih oleh rakyat menjadi pejabat publik.

“Kepala daerah kan sudah menjadi pejabat publik mereka dipilih rakyat, dan tidak sebagai kader partai jadi kalau kemudian ada surat partai kemudian melarang untuk hadir di acara negara, ini musti ada penjelasan lebih lanjut dari PDI Perjuangan,” jelasnya.

Hendri mengungkapkan, undangan di Magelang tersebut merupakan undangan resmi negera yang harus dihadiri. Untuk itu, kata dia, adanya pelarangan tersebut jangan sampai disalahartikan oleh masyarakat sebagai sebuah bentuk perlawanan PDIP terhadap negara.

“Jadi harus dibedakan antara kader PDI Perjuangan dan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, nah mereka ini diundang sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat bukan sebagai kader partai,” pungkasnya.

Baca Juga: Wali Kota Yogyakarta Tunggu Klarifikasi Pramono Anung ke Megawati Soal Boikot Retret

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News