JAKARTA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendukung adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai penyadapan. Hal itu terkait kabar penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar AS di Jakarta. "Memang diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyadapan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (4/11/2013). Tjahjo melihat, gelagat dan situasi dinamis yang berkembang saat ini, dimana banyak terjadi penyadapan oleh negara lain. Ia juga mengungkapkan di berbagai instansi terjadi salin pengintaian khususnya dengan berbagai kepengtingnnya.
PDIP mendukung terbitnya Perppu Penyadapan
JAKARTA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendukung adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai penyadapan. Hal itu terkait kabar penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar AS di Jakarta. "Memang diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyadapan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (4/11/2013). Tjahjo melihat, gelagat dan situasi dinamis yang berkembang saat ini, dimana banyak terjadi penyadapan oleh negara lain. Ia juga mengungkapkan di berbagai instansi terjadi salin pengintaian khususnya dengan berbagai kepengtingnnya.
