KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI menilai bahwa APBN belum menjadi instrumen untuk membuat ekspansi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

"Waktu itu Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, tetapi baru tercapai 5%," kata anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait dalam pembahasan asumsi makroekonomi pada Rabu (28/8).

Baca Juga: Gerindra sebut target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% terlalu ambisius

Manfaatkan Sistem Digital NGBS, KB Bank Siap Melayani Kebutuhan Nasabah Lebih Cepat

Ia juga lalu menambahkan hal itu dari sisi lain, yaitu bahwa orang pertama RI tersebut adalah orang yang sangat optimis. Selalu ingin maju walau berhadapan dengan pesimistis dari kalangan yang ada.

Itu juga tercermin dalam RAPBN 2020. Namun, ia menyayangkan bahwa dalam RAPBN tersebut, belum terlihat adanya visi dan misi menteri. Yang ada hanya visi dan misi sebagai bentuk optimisme Presiden yang akhirnya hanya diikuti oleh para menteri.

Tidak hanya itu, Maruarar juga mengimbau adanya tax amnesty jilid II karena tax amnesty sebelumnya dinilai berhasil walau masih banyak orang yang masih ragu sehingga belum mengikuti.

"Saya rasa penting untuk tax amnesty ini. Bahkan di negara-negara lain ada yang sampai mengadakan 2 hingga 3 kali. Kemarin kalau di catatan evaluasi kan terbilang harus ada konsistensi juga dalam pengadaan," tambahnya.

Baca Juga: ISEI menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi untuk pemerintah

Namun, dalam pelaksanannya nanti, Maruarar meminta pemerintah untu memberi jaminan dan juga jangan terlalu mengejar karena para pengusaha ini harus diberi rasa aman dan juga kepastian hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli