JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai rencana tersebut belum jelas. Selain itu, infrastruktur dan pengawasannya pun belum siap.Anggota fraksi PDIP Ismayatun mengatakan rencana pembatasan subsidi BBM tidak bisa dilakukan begitu saja. Dia mengatakan, masih banyak warga di luar Jakarta yang membutuhkan BBM bersubsidi. "Kalau mereka sampai tidak sejahtera karena tidak dapat BBM bersubsidi itu namanya menzalimi rakyat," kata Ismayatun dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Senin (13/12).Selain itu, Ismayatun menilai penghematan anggaran dari rencana pembatasan BBM subsidi sebesar Rp 3,8 triliun tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan terlebih dahulu penghematan di departemen. "Kementerian ESDM saja penyerapan anggaran per 20 November baru 27%. Seperti apa mereka me-manage keuangan di dalam pemerintahan sendiri?," tanya.Menanggapi penolakan itu, Menteri ESDM Darwin Z. Saleh mengatakan jangan hanya melihat besar atau kecilnya angka penghematan. Dia mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi ini untuk mengatur pemberian subsidi agar tepat sasaran. Sebab, selama ini, Darwin mengakui penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran. Darwin mengutip data yang dilansir Bank Dunia dan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional. Dari survei itu, dia menyatakan, 25% dari kelompok pendapatan tertinggi menikmati 75% subsidi BBM sementara 25% dari kelompok pendapatan terendah menikmati 15% saja.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PDIP tolak rencana pembatasan BBM bersubsidi
JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai rencana tersebut belum jelas. Selain itu, infrastruktur dan pengawasannya pun belum siap.Anggota fraksi PDIP Ismayatun mengatakan rencana pembatasan subsidi BBM tidak bisa dilakukan begitu saja. Dia mengatakan, masih banyak warga di luar Jakarta yang membutuhkan BBM bersubsidi. "Kalau mereka sampai tidak sejahtera karena tidak dapat BBM bersubsidi itu namanya menzalimi rakyat," kata Ismayatun dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Senin (13/12).Selain itu, Ismayatun menilai penghematan anggaran dari rencana pembatasan BBM subsidi sebesar Rp 3,8 triliun tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan terlebih dahulu penghematan di departemen. "Kementerian ESDM saja penyerapan anggaran per 20 November baru 27%. Seperti apa mereka me-manage keuangan di dalam pemerintahan sendiri?," tanya.Menanggapi penolakan itu, Menteri ESDM Darwin Z. Saleh mengatakan jangan hanya melihat besar atau kecilnya angka penghematan. Dia mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi ini untuk mengatur pemberian subsidi agar tepat sasaran. Sebab, selama ini, Darwin mengakui penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran. Darwin mengutip data yang dilansir Bank Dunia dan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional. Dari survei itu, dia menyatakan, 25% dari kelompok pendapatan tertinggi menikmati 75% subsidi BBM sementara 25% dari kelompok pendapatan terendah menikmati 15% saja.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
