JAKARTA. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merilis paket ekonomi. Paket ini akan jadi senjata membangkitkan ekonomi, memulihkan pasar keuangan, dan mencegah Indonesia masuk jurang krisis.

Menko Ekonomi Darmin Nasution, menandaskan bahwa paket kebijakan yang tengah disusun pemerintah ini akan berfokus pada sektor riil, sektor keuangan, insentif pajak seperti tax holiday serta perombakan berbagai peraturan. Harapannya, kebijakan itu melancarkan aktivitas ekonomi serta menarik masuk arus modal dan valuta asing ke Indonesia, serta memulihkan nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, paket ekonomi ini juga bisa menambah pundi-pundi cadangan devisa. Tapi, ia masih bungkam soal isi ekonomi dari pemerintah itu. "Paketnya masih terbungkus rapi, harus diraba-raba dulu," ujar Bambang, Kamis (27/8).

Melihat rencana pemerintah ini, para pelaku usaha yang dihubungi KONTAN berharap paket ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah harus konkret, fokus dan realistis atau bisa diterapkan. Jangka pendek, misalnya, pemerintah harus bisa memperkuat nilai tukar rupiah dan meredam gejolak di pasar keuangan.

Dalam jangka menengah, pengusaha menyarankan paket kebijakan yang akan diumumkan itu memperbaiki daya beli masyarakat. "Daya beli dulu diperbaiki, nanti dunia usaha akan menyesuaikan," kata Ade Sudrajat, pengurus Kadin Indonesia.

Guna mendorong daya beli, pemerintah perlu memperbaiki pasokan dan distribusi pangan pokok seperti beras dan pangan non pokok. "Segera perkuat Bulog, bantu produsen pangan dengan menyediakan cold storage di sentra-sentra pangan," kata Ade.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Adhi Lukman menambahkan, pengusaha sangat membutuhkan insentif untuk ekspor. Antara lain lewat bunga kredit ekspor yang murah dan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) di dalam negeri bagi eksportir. "Atau berikan kemudahan restitusi pajak bagi eksportir," kata Adhi.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Konstruksi dan Pertanian Bambang Sujagad bilang, pemerintah harus menegakkan berbagai aturan untuk meningkatkan daya saing industri. "Insentif bisa berupa kepastian hukum dan percepatan izin," ujar Bambang.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih juga mendorong paket kebijakan pemerintah mengerek daya beli. "PPN dikurangi dari 10% jadi 5%, agar konsumsi meningkat," kata Lana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie