KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengumumkan penghentian operasi angkutan barang mulai 20 Maret 2025, lebih awal dari aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Lebaran 2025 yang menetapkan larangan angkutan barang pada 24 Maret hingga 8 April 2025. 

Keputusan ini diambil sebagai bentuk keberatan atas durasi pelarangan truk tahun ini yang diperpanjang menjadi 16 hari. Dengan tambahan 4 hari dari pengusaha truk, total penghentian distribusi logistik mencapai 20 hari, yang berpotensi mengganggu rantai pasok nasional.  

Menanggapi itu, ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budiharjo Iduansjah mengatakan, sebagian besar anggota Hippindo telah menyiapkan stok barang jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Biasanya, mereka mengirim barang ke toko dua minggu sebelum Lebaran, sehingga penghentian operasi truk ini tidak akan terlalu berdampak signifikan pada ketersediaan barang di pusat perbelanjaan.  

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

“Kalau 20 Maret mulai berhenti operasi, kami sudah memperkirakan dan akan mengirim stok lebih awal, sekitar 19 Maret. Setelah itu gudang juga tutup karena banyak yang sudah mulai libur Lebaran,” kata Budiharjo kepada KONTAN, Jumat (14/3).

Baca Juga: Protes Pembatasan Lebih Lama dari Tahun Lalu. Pebisnis Truk Stop Operasi Lebih Awal

Ia bilang, dalam kondisi normal, peritel memang menghentikan pengiriman barang sekitar H-7 Lebaran karena aktivitas perdagangan juga menurun saat karyawan mudik dan banyak toko tutup sementara. Namun, ia mengakui, percepatan pengiriman akibat penghentian operasi truk lebih awal ini bisa menyebabkan kepadatan di pelabuhan dan pusat distribusi.  

“Karena Aptrindo sudah mengumumkan penghentian lebih awal, banyak perusahaan yang buru-buru mengirim barang sebelum tanggal 20 Maret. Ini menyebabkan penumpukan pengiriman di pelabuhan dan gudang distribusi,” tambahnya.  

Budiharjo juga mengatakan, produk-produk penting seperti sembako, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya biasanya tetap diizinkan melintas meskipun ada larangan operasional bagi truk angkutan barang. Produk-produk tersebut biasanya mendapatkan izin khusus dari Kementerian Perhubungan dan pihak kepolisian agar distribusi tetap berjalan.  

Meskipun peritel telah mengantisipasi dampak dari kebijakan ini, Budiharjo berharap ada solusi antara pemerintah dan pengusaha truk agar ekonomi tetap berjalan lancar. 

“Kami memahami upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan saat arus mudik, tetapi kami juga berharap ada keseimbangan agar distribusi logistik tetap terjaga. Jika truk benar-benar mogok, itu bisa berdampak lebih luas pada sektor ritel dan ekonomi secara keseluruhan,” imbuhnya.

Baca Juga: Pengusaha Truk Ancam Mogok Massal 20 Maret 2025 akibat Larangan Melintas saat Mudik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News