KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Discussion Group (FGD) yang diselanggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membahas sebuah sistem bisnis waralaba yang berkeadilan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dalam kesempatan ini, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar meminta agar pemerintah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil dalam menjalankan usahanya.

Menurut Anang sejauh ini peran daripada pemerintah sudah cukup baik, namun beberapa hal yang perlu menjadi fokus agar persaingan di dunia usaha bisa dilakukan secara sehat dan tidak selalu memihak pengusaha besar.

“Sudah tapi kurang yaitu pembinaan dan pendampingan pada UMKM kita. Itu (pembinaan) harus dilakukan berbulan-bulan sebagai penilaian. Kita mencatat perkembangannya di beberapa gerai,” katanya di gedung KPPU, Jakarta Pusat Selasa (28/8).

Anang menjelaskan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan kepada UMKM, kiranya pemilik usaha jangan diganti. Hal ini mengingat pendampingan akan berbeda ilmunya jika terus dilakukan perombakan.

“Dan tidak boleh digonta-ganti. Karena ilmunya nanti tidak dapa. Itu terus dilakukan sampai dia bisa jadi francaise,” kata Anang.

Anang juga mengatakan Indonesia sangat minim konsultan untuk UMKM. Padahal menurutnya konsultan memiliki peran yang sama sebagai pendamping UMKM untuk maju dan berkembang.

“Ke depannya kita yang punya peran. Kalau ada peran dari pemerintah, kita kekurangan konsultan minim sekali konsultan yang standar internasional,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto