KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman merespons aksi mogok kerja pedagang daging se-Jabodetabek yang direncanakan berjalan pada 22–24 Januari 2025.

Amran mengatakan, pemerintah telah menindaklanjuti aksi mogok tersebut usai menerima laporan pada Rabu (21/1/2026) malam.

Ia bilang, berdasarkan laporan yang ia terima dari asosiasi pedagang sapi, aksi mogok ini dipicu oleh harga sapi hidup dari perusahaan penggemukan sapi (feedloter) atau importir yang dinilai dijual di atas Harga Pokok Penjualan (HPP).

Kebijakan Matchmaking OIS BI Dorong Pertumbuhan Likuiditas Perbankan

Kendati demikian, feedloter yang menghadiri rapat dengan Amran menyampaikan bahwa harga masih sebesar Rp 55.000 per kilogram (kg), di bawah HPP yang sebesar Rp 56.000 per kg.

“Tadi ini kan datang orang (feedloter)-nya tuh. Katanya masih di bawah HPP, Rp 55.000. HPP-nya Rp 56.000. Jadi nanti jawabannya ketemu,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga: Kuota Impor Daging Sapi Dipangkas Jadi 30.000 Ton, Pemerintah Janji Bakal Evaluasi

Amran mengaku pemerintah masih akan melakukan pengecekan terkait sumber kenaikan harga, serta akan melakukan pencabutan izin impor apabila importir terbukti “bermain”.

“Kami akan cek mulai hari ini, kalau saya temukan, pasti akan saya cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu. Selama (saya) masih menteri, tidak akan mungkin dia bisa masuk lagi,” tegas Amran.

Menurutnya, masih terjadi saling tuding di antara pelaku usaha daging sapi terkait penyebab melonjaknya harga.

Kata Amran, baik feedloter maupun distributor sama-sama membantah sebagai pihak yang menaikkan harga, sehingga pemerintah kesulitan menentukan titik intervensi.

“Semua saling tunjuk. Feedloter bilang bukan mereka, distributor juga bilang kenaikan dari eceran, jadi mana yang kita mau intervensi?" kata Amran.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk sepakat dengan importir dan pedagang agar bersama-sama menjaga harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“Akhirnya kami tadi sepakat sekarang harus menjaga di bawah HET,” imbuh Amran.

Baca Juga: Anggaran Rp 4,8 Triliun Sapi Potong MBG, Siapa Paling Untung?

Selanjutnya: Danantara Bidik Peluang Investasi dan Teknologi dari Inggris

Menarik Dibaca: E-Statement: Kunci Lapor Pajak Tanpa Stres, Banyak Orang yang Belum Tahu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News