KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber untuk industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen industri fintech lending. 

Terkait hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik peluncuran Pedoman Ketahanan dan Keamanan Siber bagi industri fintech lending yang diinisiasi OJK. Ketua Umum AFPI, Kuseryansyah menyampaikan kehadiran pedoman tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending atau pinjaman daring (pindar).

Seiring dengan pesatnya transformasi digital, dia bilang pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dari operasional industri pindar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Kuseryansyah mengatakan penguatan pengelolaan risiko teknologi informasi dan keamanan siber menjadi makin penting. 

Dia bilang seluruh proses bisnis pindar, mulai dari akuisisi pengguna, verifikasi identitas secara elektronik (e-KYC), penyaluran pendanaan, hingga pembayaran kembali pinjaman, bergantung pada sistem elektronik yang saling terhubung. Dengan demikian, kondisi itu menuntut penyelenggara untuk makin memperkuat perlindungan sistem, data, dan informasi pengguna.

Baca Juga: OJK Luncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber Industri Fintech Lending

Kuseryansyah juga menuturkan bahwa keamanan siber merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan industri, sehingga AFPI turut berkontribusi memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan pedoman siber tersebut. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi aset utama dalam ekosistem layanan keuangan digital, sehingga penguatan keamanan dan ketahanan sistem siber perlu berjalan beriringan dengan inovasi dan pertumbuhan bisnis.

Kuseryansyah mengatakan pertumbuhan industri fintech lending juga harus senantiasa diimbangi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk dalam aspek keamanan siber. 

"Di tengah makin terhubungnya ekosistem keuangan digital, penyelenggara perlu memiliki kesiapan tidak hanya untuk mencegah potensi serangan, tetapi juga mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan apabila terjadi gangguan. Dengan demikian, keamanan dan kepercayaan pengguna dapat terus terjaga," ujar Kuseryansyah dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, Kuseryansyah menilai peluncuran pedoman itu dapat menjadi acuan bersama bagi penyelenggara dalam meningkatkan standar pengelolaan risiko siber. Dia mengatakan pendekatan berbasis risiko atau risk based dan prinsip yang digunakan memungkinkan setiap penyelenggara menyesuaikan penerapan pengamanan dengan karakteristik dan profil risikonya masing-masing.

Kuseryansyah menerangkan pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola (governance), identifikasi (identify), pelindungan (protect), deteksi dan pemantauan (detect and monitor), serta penanggulangan dan pemulihan (respond and recover). Selain itu, dia bilang kerangka self-assessment tingkat maturitas memberikan ruang bagi penyelenggara untuk mengevaluasi kesiapan dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Baca Juga: OJK Siapkan Aturan Pooling Funds Fintech Lending, AFPI Beri Tanggapan

Dalam implementasinya, AFPI mendorong seluruh penyelenggara untuk menjadikan pedoman tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan dan budaya manajemen risiko. Menurut Kuseryansyah, evaluasi berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan siber di lingkungan perusahaan.

Kuseryansyah juga memandang bahwa penguatan keamanan siber membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dalam ekosistem keuangan digital. Hal itu mengingat operasional penyelenggara turut melibatkan berbagai pihak ketiga, seperti perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan penyedia layanan komputasi awan (cloud service provider). Oleh karena itu, penerapan standar keamanan dan pengelolaan risiko perlu dilakukan secara terintegrasi.

"AFPI berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam mendukung implementasi pedoman itu melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi industri, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antarpelaku industri. Kami berharap upaya itu dapat mendorong terbentuknya ekosistem pindar yang semakin tangguh, aman, dan bertanggung jawab," tuturnya.

Ke depannya, Kuseryansyah mengatakan AFPI akan terus mendorong sinergi dengan OJK, pemangku kepentingan, dan seluruh penyelenggara untuk memastikan penguatan ketahanan siber berjalan secara konsisten. Dengan tata kelola yang kuat, pengelolaan risiko yang memadai, serta komitmen bersama dalam melindungi pengguna, dia berharap industri dapat terus berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses pembiayaan digital yang bertanggung jawab bagi masyarakat.

Sebagai informasi, terkait kinerja industri, OJK mencatat, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 106,48 triliun per September 2026. Nilai itu tercatat tumbuh sebesar 17,02% secara Year on Year (YoY).

Sementara itu, OJK mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending per September 2026 sebesar 5,36%. 

Baca Juga: Pembiayaan Fintech Lending Tumbuh 17,02% per September, Terendah Sepanjang 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News