KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mandat penerbitan surat utang korporasi yang belum tercatat di pasar modal masih cukup besar. Hingga akhir September 2026, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai mandat tersebut mencapai Rp 56,19 triliun dari 40 perusahaan.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto mengatakan, mandat tersebut berasal dari berbagai sektor usaha. Layanan publik terkait pemerintah menjadi sektor dengan nilai mandat terbesar, disusul perbankan dan telekomunikasi.

“Kami masih melihat mandat yang masuk ke Pefindo dan instrumennya belum listing ini masih cukup relatif besar. Hingga September kemarin, mandat yang masuk berjumlah Rp 56,19 triliun atau kalau kita bulatkan Rp 56,2 triliun, ini dari 40 perusahaan,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: Premi Risiko Utang Indonesia Menurun, Ini Proyeksi CDS hingga Akhir 2026

Berdasarkan sektor usaha, mandat dari entitas terkait pemerintah di bidang layanan publik mencapai Rp 9,4 triliun. Berikutnya, sektor perbankan mencatat mandat Rp 6,1 triliun dan telekomunikasi sebesar Rp 6 triliun.

Mandat dari perusahaan pembiayaan otomotif juga cukup besar, yakni Rp 5,25 triliun. Sementara itu, sektor pertambangan mencatat mandat senilai Rp 5 triliun.

“Untuk mandat yang masuk, dari sisi sektor memang cukup beragam, termasuk layanan publik terkait pemerintah, perbankan, telekomunikasi, pembiayaan otomotif, hingga pertambangan,” kata Suhindarto.

Dari sisi instrumen, mandat penerbitan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) mendominasi dengan nilai Rp 25,49 triliun. Mandat penerbitan sukuk melalui skema PUB mencapai Rp 12,5 triliun, sedangkan obligasi non-PUB sebesar Rp 7,5 triliun.

Adapun mandat penerbitan medium term notes (MTN) tercatat Rp 5,02 triliun. Sisanya berasal dari sukuk non-PUB sebesar Rp 3,69 triliun dan sekuritisasi senilai Rp 2 triliun.

Berdasarkan kelompok penerbit, perusahaan non-BUMN mendominasi dengan nilai mandat Rp 33,74 triliun dari 27 perusahaan. Sementara itu, mandat dari BUMN beserta anak usaha dan BUMD mencapai Rp 22,46 triliun dari 13 perusahaan.

Besarnya mandat yang belum listing ini terjadi di tengah penerbitan surat utang korporasi yang masih melambat. Sepanjang Januari–September 2026, penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp 139,65 triliun, turun 12,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 160,06 triliun.

Baca Juga: Biaya Dana Masih Tinggi, Emiten Diproyeksi Pilih Rilis Obligasi Tenor Pendek

Meski demikian, Pefindo memperkirakan penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2026 berpeluang mendekati titik tengah proyeksi sebesar Rp 175,77 triliun. Proyeksi tersebut berada dalam kisaran Rp154 triliun hingga Rp 196,86 triliun.

Kebutuhan refinancing menjadi salah satu faktor yang dapat menopang penerbitan pada kuartal IV-2026. Pefindo mencatat nilai surat utang korporasi yang jatuh tempo pada periode tersebut mencapai Rp 43,56 triliun.

Namun, realisasi mandat yang belum listing tetap bergantung pada keputusan masing-masing perusahaan dan kondisi pasar. Kenaikan imbal hasil acuan serta suku bunga referensi sejak pertengahan tahun juga berpotensi meningkatkan biaya pendanaan korporasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News