KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan peringkat idA untuk PT Wijaya Karya Tbk (
WIKA) dengan prospek stabil. Peringkat tersebut juga diberikan untuk rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II/2021 dengan nilai maksimum Rp 3,5 triliun yang akan digunakan untuk kebutuhan
refinancing. Pefindo juga memberikan peringkat idA(sy) untuk rencana penerbitan Sukuk Mudharabah II/2021 dengan nilai maksimum Rp 1,5 triliun. Dana hasil penerbitan sukuk ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
Pefindo menyebut, obligor dengan peringkat idA memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor lain. "Namun, obligor agak lebih rentan terhadap pengaruh buruk perubahan keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor berperingkat lebih tinggi," kata Pefindo, Senin (14/9). Di sisi lain, akhiran (sy) mengindikasikan peringkat memenuhi prinsip Syariah. Peringkat perusahaan tersebut mencerminkan posisi pasar yang kuat di industri konstruksi nasional, sumber pendapatan yang terdiversifikasi, dan fleksibilitas keuangan yang kuat.
Baca Juga: Oversubscribe 2,3 kali, Wijaya Karya (WIKA) sukses tawarkan obligasi dan sukuk Peringkat dibatasi oleh leverage keuangan perusahaan yang tinggi dalam jangka pendek hingga menengah, risiko ekspansi ke bisnis baru, dan lingkungan bisnis yang bergejolak. Peringkat dapat dinaikkan jika perusahaan mampu memperkuat
leverage keuangan dan
debt service coverage secara signifikan dan berkelanjutan, serta menghasilkan arus kas yang stabil yang didukung oleh bisnis yang lebih terdiversifikasi.
Peringkat dapat diturunkan jika perusahaan menambah utang jauh lebih tinggi dari yang diproyeksikan tanpa peningkatan EBITDA yang sesuai secara berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1961, WIKA merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan mengembangkan bisnisnya ke bidang properti, realty, investasi, energi, pracetak dan teknik konstruksi. Sebagai BUMN, WIKA berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis pemerintah. Per 30 Juni 2021, pemegang sahamnya adalah pemerintah Indonesia sebesar 65,05% dan publik 34,95%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari