JAKARTA.  Forum Pegawai Merpati (FPM) mendesak pemerintah untuk segera menentukan nasib dari PT Merpati Nusantara Airlines.  Ketua Umum FPM, Supari mengatakan, pekan depan FPM akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

“Setelah jumpa pers ini mungkin pekan depan kita akan menyampaikan lagi surat kepada Bapak Presiden RI apa yang kita minta. Apabila ini tidak diperhatikan, maka kami mengajak para karyawan untuk melakukan demo,” kata Supari dalam jumpa pers di Gedung Basarnas, Jakarta, Kamis (15/1).

Sekretaris Jenderal FPM Ery Wardhana, menambahkan, pihaknya menuntut kepada Menteri BUMN, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham untuk memenuhi kewajiban para pegawai Merpati.

“Sampai saat ini mungkin ada 1.100 pegawai dengan komposisi pilot, kru, dan lain-lain. Kalau dari forum ini saja ada sekitar 20-30 orang yang tersisa, karena 80 orang sudah keluar karena tidak kuat dengan kondisi ini. Tapi yang keluar juga akan mendapatkan haknya jika dibayarkan,” kata dia.

Gaji pegawai Merpati sudah ditunggak oleh pemerintah sejak bulan Desember 2013 hingga Desember 2014. Jumlah tersebut sebesar Rp 341,8 miliar yang mana didalamnya termasuk denda, THR, UMTL, dan jam terbang. 

Namun jika Merpati akan ditutup maka hak (pesangon, Jamsostek, iuran dana pensiun, dan pajak) yang akan diterima pegawai Merpati jumlahnya mencapai Rp 1,45 triliun (termasuk gaji yang belum dibayarkan). 

Pada kesempatan itu hadir berbagai elemen dari PT. Merpati Nusantara Airlines, di antaranya, pilot-pilot Merpati, Para Pramugari/a, Flight Operational Officer (FOO), dan niaga. Selain di Jakarta, jumpa pers mengenai gugatan FPM ini juga dilangsungkan di Makassar dan Surabaya secara serentak.

Sebelumnya, Menko Perekonomian RI, Sofyan Djalil mengatakan dari anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) untuk BUMN sebesar Rp 30 triliun, tidak ada sepeser pun untuk Merpati. (Stefanno Reinard Sulaiman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia