KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pekerja atau buruh yang resign dari tempat bekerja mempunyai hak untuk mendapat uang pisah dan uang penggantian. Uang penggantian ini kerap dikenal sebagai uang pesangon. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker RI).

Melansir unggahan Twitter dari akun @KemenakerRI pada Kamis (28/7/2022), disebutkan bahwa hak berupa uang pisah dan uang penggantian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam regulasi itu, besaran uang pisah terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sementara itu, hak yang bisa diganti dengan uang meliputi:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Biaya/ongkos pulang untuk pekerja/buruh.
• Hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Baca Juga: Kementerian Ketenagakerjaan dan JICA Jajaki Kerja Sama

Masih dalam aturan yang sama, besaran uang pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, menurut Pasal 40, dibedakan berdasar masa kerja sebagai berikut.

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah;
• Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah;
• Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah;
• Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah;
• Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah;
• Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah;
• Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah;
• Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah;
• Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Kemnaker: Pekerja Resign atau Kena PHK Berhak Dapat Uang Pesangon, Begini Cara Hitungnya

Penulis : Rofi Ali Majid  Editor : Gading Persada

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie