JAKARTA. Sejumlah pegiat hutan menolak rencana pembatalan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk industri hilir. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan SVLK untuk industri hilir dianggap menciderai langkah reformasi sektor kehutanan. Aliansi hutan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) menyerukan tiga petisi kepada Presiden. Pertama, mempertahankan kebijakan SVLK. Kedua, memperkuat implementasi SVLK untuk mencapai tujuannya secara tepat dengan mereforma sistem perizinan dan memperkuat sistem insentif dan disinsentif bagi dunia usaha kecil dan menengah.
Pegiat hutan menolak pembatalan SVLK
JAKARTA. Sejumlah pegiat hutan menolak rencana pembatalan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk industri hilir. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan SVLK untuk industri hilir dianggap menciderai langkah reformasi sektor kehutanan. Aliansi hutan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) menyerukan tiga petisi kepada Presiden. Pertama, mempertahankan kebijakan SVLK. Kedua, memperkuat implementasi SVLK untuk mencapai tujuannya secara tepat dengan mereforma sistem perizinan dan memperkuat sistem insentif dan disinsentif bagi dunia usaha kecil dan menengah.