JAKARTA. Kesadaran para pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mau transparan melaporkan harta kekayaannya memang masih tergolong rendah. Tengok saja daftar yang dikeluarkan oleh KPK. Sebut saja PT Balai Pustaka, di perusahaan penerbitan buku itu ada 32 orang yang wajib lapor harta kekayaannya, tapi baru ada 5 orang saja yang melapor ke KPK.

Selain itu ada juga PT Merpati Nusantara Airlines, baru ada 6 orang pejabat yang sudah melaporkan kekayaannya ke KPK, padahal seharusnya total ada 30 orang pejabat yang sudah harus melapor. Tak jauh berbeda dengan perilaku pejabat PT Garuda Indonesia, dari sebanyak 96 orang yang wajib lapor baru 26 orang saja yang melaporkan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan kalau laporan harta kekayaan itu merupakan kesadaran dari pejabat di masing-masing institusinya. Artinya, kalau seorang pejabat dimasukkan dalam kategori wajib lapor maka harus melaksanakan kewajibannya itu.

Kementerian BUMN pun sudah pernah mengumpulkan pada pimpinan perusahaan pelat merah untuk berkoordinasi soal laporan harta kekayaannya. "KPK juga sudah koordinasi dengan Kementerian BUMN soal ini," ujar Johan, Minggu (25/7). Saat ini Johan hanya menyarankan para pejabat BUMN yang belum melaporkan kekayaan agar segera melaksanakan kewajibannya itu.

Perusahaan	Wajib Lapor	Sudah lapor	%
PT Pertamina	243	115	47%
PT PLN	156	55	35%
PT Garuda Indonesia	96	26	27%
PT KAI	472	347	74%
Bank Mandiri	50	49	98%
PT Jasindo	35	34	97%
PT Aneka Tambang	43	37	86%
PT Perumnas	31	28	90%
PT Telkom	140	33	24%
PT PGN	76	19	25%
PT Pos Indonesia	83	29	35%
Perum Bulog	33	29	88%
Antara	25	15	60%
BNI 46	226	71	31%
PT Jasa Rahardja	7	11	157%
PT Askes	271	98	36%
PT Bukit Asam	46	24	52%
PT Kimia Farma	57	27	47%
Pelni	47	37	79%
PT Timah	73	46	63%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negri	64	57	89%
PT Merpati	30	6	20%
PT Balai Pustaka	32	5	16%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.