KONTAN.CO.ID - Orang nomor dua dalam tubuh militer China, Zhang Youxia, pada hari Senin (30/10) menyampaikan janjinya untuk membangun hubungan militer dengan AS meskipun ada banyak perbedaan di antara kedua negara.

Zhang yang menjabat wakil ketua Komisi Militer Pusat China mengatakan, militer China juga harus memperdalam kerja sama dengan militer Rusia.

"Kami akan memperdalam kerja sama strategis dan koordinasi dengan Rusia, dan berdasarkan rasa saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, mengembangkan hubungan militer dengan AS," kata Zhang dalam pidatonya di Forum Xiangshan Beijing, dikutip Reuters.

Forum Xiangshan Beijing merupakan forum diplomasi militer tahunan terbesar China yang dibuka pada hari Minggu (29/10). Tahun ini forum dibuka tanpa kehadiran Menteri Pertahanan China yang biasanya menjadi pemimpin forum tersebut.

Baca Juga: AS dan China Sepakat Menyukseskan Pertemuan Joe Biden-Xi Jinping

Departemen Pertahanan AS mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Cynthia Xanthi Carras, direktur urusan China dari Kantor Wakil Menteri Pertahanan.

Banyak negara Barat yang menghindari forum tersebut atau hanya mengirimkan delegasi kecil dan tingkat rendah. Mereka lebih memilih untuk membahas masalah keamanan internasional pada Dialog Shangri-La yang diadakan setiap tahun di Singapura.

China dan AS kini tidak memiliki komunikasi langsung antarmiliter sejak Menteri Pertahanan China, Li Shangfu, diangkat pada bulan Maret lalu.

Li dipecat minggu lalu tanpa penjelasan. Pemerintah China pun belum mengumumkan nama penggantinya. Li sempat menghebohkan dunia karena hilang selama dua bulan. Belakangan dikabarkan bahwa Li sedang diselidiki atas tuduhan korupsi.

Baca Juga: Xi Jinping Bersedia Bekerja Sama dengan AS Meski Banyak Perbedaan

Terkait putusnya hubungan militer China dengan AS, Zhang menuduh ada sejumlah negara yang memang sengaja mencampuri urusan kedua belah pihak untuk menciptakan guncangan.

"Beberapa negara dengan sengaja menciptakan turbulensi dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta memicu revolusi warna," kata Zhang.

Revolusi warna atau colour revolution yang disebut Zhang merujuk pada istilah yang digunakan pemerintah China untuk menggambarkan upaya menggulingkan kekuasaan Partai Komunis.

"Negara-negara tidak boleh dengan sengaja memprovokasi negara lain mengenai isu-isu besar dan sensitif seperti Taiwan," lanjut Zhang menyindir negara-negara Barat yang kerap mencampuri urusan China di Selat Taiwan.