KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Sentral Amerika (AS) atau The Federal Reserve melarang para pejabatnya melakukan transaksi saham secara individu dan membatasi investasi lain. Hal ini menyusul kontroversi dua pejabat The Fed yang terungkap melakukan trading saham dan obligasi. Ketua Fed Jerome Powell menyatakan, kehadiran aturan tersebut untuk meningkatkan standar bank sentral. Sekaligus menghindari konflik kepentingan atas kebijakan investasi yang dikeluarkan The Fed. "Kami juga ingin meyakinkan publik, bahwa kami melayani dan semua pejabat senior The Fed dapat mempertahankan fokus utamanya pada kepentingan publik," kata Powell dikutip dari
Reuters, Jumat (22/10).
Aturan ini diumumkan setelah dua dari 12 pejabat The Fed di regional yakni Eric Rosengren dari The Fed Boston dan Robert Kaplan dari The Fed Dallas melakukan trading secara aktif pada tahun lalu.
Baca Juga: Pernyataan Gubernur The Fed ini bikin harga Bitcoin dan kripto lain melesat Mengantisipasi hal itu, The Fed melarang pejabatna melakukan trading secara aktif, termasuk pembatasan investasi ke reksadana. Semua transaksi juga harus diperiksa lebih dulu oleh komite etik bank sentral. Meski demikian, mereka tetap dapat memegang saham miliknya selama masih menjabat setahun. Asalkan, tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan segala transaksi kepada pihak terkait. Selain itu, aturan baru juga memaksa pejabat, termasuk Powell, menggandeng beberapa sekuritas yang ditunjuk pemerintah dari negara bagian. Salah satunya, untuk melepas obligasi individu yang mereka pegang. Selama kondisi keuangan masih tertekan pada masa pandemi, semua transaksi pejabat The Fed akan dilarang. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic berharap, langkah-langkah ini bisa meredam kontroversi soal etika pejabat The Fed dan kembali fokus pada kebijakan yang akan datang. Namun, bagi kritikus paling tajam The Fed, aturan baru itu adalah permulaan. Masih diperlukan lebih banyak kebijakan khusus untuk memahami apakah trading yang dilakukan pejabat lainnya bersifat berbeda dan tidak melanggar undang - undang. "Ini adalah langkah maju yang sangat penting dalam memulihkan reputasi The Fed," kata Andrew Levin, seorang profesor di Dartmouth College. Seiring dengan proses penyelidikan yang berlangsung, dia mengatakan, The Fed harus memanggil Departemen Kehakiman, Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk memeriksa apa yang terjadi.
Mungkin unik di antara pejabat pemerintah AS, pembuat kebijakan Fed tidak hanya mempengaruhi nasib masing-masing perusahaan atau sektor ekonomi, seperti regulator lainnya, tetapi memiliki kekuatan untuk mengangkat nilai aset yang jauh lebih luas. Namun, dalam konteks krisis ekonomi yang dipicu pandemi, pengungkapan kasus tersebut mendapat perhatian dari para pemimpin di Kongres AS. Mereka menuntut pengawasan yang lebih ketat dan mengurungkan tawaran agar Powell menduduki masa jabatan kedua sebagai Kepala The Fed. Presiden AS Joe Biden menghormati independensi bank sentral dan tidak akan mengomentari perkembangan kasus terakhir. "Saya percaya bahwa semua lembaga pemerintah, dan pejabat, termasuk lembaga independen, harus memegang standar etika tertinggi, termasuk menghindari konflik kepentingan," katanya.
Editor: Khomarul Hidayat