JAKARTA. Rencana pembangunan proyek kilang minyak bumi berkapasitas 1x300.000 barel per hari, kembali bergulir. Pemerintah menyatakan komtimen akan kembali membahas rencana proyek lawas itu pada pekan ini. 

Otoritas pemerintah yang akan terlibat dalam pembahasan tersebut adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kemarin itu agak belum lancar karena masing-masing sibuk. Minggu depan kami rapatkan," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, pekan lalu. 

Pembangunan kilang minyak itu akan dilakukan dengan skema kerjasama antara pemerintah swasta. Pemerintah akan menyediakan lahan untuk pembangunan kilang dan dan kebutuhan lainnya. Sementara swasta bertanggung jawab memasok minyak bumi mentah.

Pemerintah menjanjikan akan membeli semua minyak bumi pasokan swasta. "Dulu itu masalah off taker (pembeli). Kami bilang ke mereka, produk khusus seperti solar, avtur dan gasoline akan kami ambil, kami beli," jelas Susilo. 

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies Marwan Batubara  menilai pengadaan kilang minyak harus segera direalisasikan. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Lantaran biaya investasi pembangunan kilang minyak mahal, menggandeng investor adalah pilihan bijak. Hitungan Marwan, untuk membangun sebuah kilang minyak dengan kapasitas 300.000 barel per hari, butuh dana sekitar US$ 10 miliar. "Agar profitabilitas kilang minyak lebih tinggi,  sebaiknya kilang tersebut tak cuma memproduksi BBM tapi juga bahan petrokimia," saran Marwan kepada KONTAN, pekan lalu. 

Lebih dari itu, Marwan berpendapat semestinya pemerintah memberikan insentif kepada para investor. Semisal menyediakan lahan untuk pembangunan kilang dan membebaskan bea masuk peralatan yang akan dipasang di kilang. 

Sekadar kilas balik, pada 2008, dua investor yakni Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum Corporation pernah mengajukan insentif kepada pemerintah usai menyatakan minat membangun klilang minyak. Insentif yang diajukan berupa tax holiday alias fasilitas pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu dan  pembebasan bea masuk. 

Namun, pada Maret 2014, pemerintah mementahkan usulan insentif tersebut. Alhasil rencana kerjasama antara dua investor itu dan PT Pertamina kandas di tengah jalan.

Marwan menyesalkan hasil akhir tersebut. "Pernyataan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian kala itu yang menolak insentif menunjukan bahwa  pemerintah Indonesia tidak serius membangun kilang atau refinary," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anastasia Lilin Yuliantina