Jakarta. Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy mengundang protes. Salah satunya datang dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Noviandri, Presiden FSPPB mengatakan, upaya untuk pengambilalihan PGE akan menghambat percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, pekerja menolak pengambilalihan PGE oleh siapapun, karena sangat kontra produktif dengan rencana pengembangan panas bumi.

Novriandi menilai, upaya akuisisi PGE oleh PLN sebagai bagian dari usaha mengerdilkan bisnis Pertamina. Padahal perusahaan ini sudah  sejak 1974 mengembangkan energi panas bumi.

Pekerja juga menilai akuisisi tidak akan ada nilai tambah. Sebab, tidak mempercepat dan menambah kapasitas pembangkit terpasang yang telah direncanakan dan ditargetkan oleh PGE.

Pekerja mengingatkan, aksi akuisisi ini berpotensi menyebabkan masalah hukum, lantaran ada potensi terlepasnya 12 Wilayah Kerja Panas Bumi, yang saat ini telah dikelola oleh PGE.

Akuisisi ini juga  berpotensi menimbulkan gugatan hukum dari kontraktor kontrak operasi bersama. Yang juga penting, kata Noviriandi,  pengambilalihan PGE juga tak akan membuat tarif listrik menjadi lebih murah.

"Dalam pengusahaan panas bumi, saat ini PGE jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengusahaan bumi yang dilakukan oleh PLN," klaim Noviandri, Kamis (10/11).

Sementara Irfan Zainudin, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy mengatakan, dirinya tidak fokus terhadap rencana pengambilalihan PGE oleh PLN. Sebab hal itu menjadi urusan pemegang saham. Yang jelas, dirinya berkomitmen tetap menjaga konsistensi produksi PGE.

Adapun soal demonstrasi tidak akan mengganggu produksi PGE. "Saya tidak bisa melarang karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya," katanya kepada KONTAN, Kamis (10/11).

I Made Suprateka, Kepala Unit Komunikasi Korporat PLN menjelaskan, semangat dari rencana akuisisi ini adalah untuk menurunkan harga pokok penjualan listrik saat ini.

Selain itu PLN ingin mengejar pemenuhan target bauran energi pada tahun 2025 mendatang. Apalagi saat ini harga listrik di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam

Dirinya mengatakan terkait demo menolak akuisisi oleh pekerja Pertamina pihaknya tidak akan merespon. Pasalnya PLN tidak terlibat langsung dalam rencana tersebut.

"Saat ini sedang akan ditandatangani master of agreement-nya, penjajakan sudah selesai. Dalam waktu dekat akan dilakukan seremonial di Kementerian terkait penyatuan itu," ungkap dia ke KONTAN, Kamis (10/11).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto