JAKARTA. Kalangan pekerja profesional yang bekerja di kawasan segitiga emas Jakarta, Sudirman, Kuningan, dan Thamrin, tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini terungkap dalam survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada tanggal 26 Mei sampai 3 Juni 2015.

"Mayoritas responden pekerja profesional sebesar 66,8 persen menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hanya 32,4 persen menyatakan kepuasan atas kinerja kabinet," kata juru bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio saat merilis surveinya, di Jakarta, Minggu (21/6).

Hendri menjelaskan, ketidakpuasan pekerja profesional atas kinerja kabinet Jokowi-JK dipicu oleh beberapa kebijakan pemerintah. Menurut dia, dalam beberapa kebijakan, pemerintah dianggap para pekerja profesional tak tepat dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam bidang ekonomi. "Seperti naik turunnya harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas serta penambahan utang," ujar Pengamat Politik Universitas Paramadina itu.

Selain itu, lanjut dia, para pekerja profesional juga menyoroti kebijakan impor beras hingga penempatan sejumlah tim sukses dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Akibat kebijakan yang tidak tepat ini, lanjut Hendri, akhirnya terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pekerja profesional menganggap pemerintah Jokowi bertanggungjawab atas kondisi ekonomi dan rupiah sekarang ini. "Ini harus jadi pertimbangan bagi Jokowi memperbaiki kinerja pemerintahannya," ucap Hendri.

Survei ini diikuti oleh 250 responden pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said. Pemilihan sampel dilakukan metode purposive sampling.

Responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu diantaranya berpenghasilan di atas Rp 5 juta, mempunyai mobil, memilih latar belakang pekerjaan di salah satu unit seperti perbankan, akuntan, memiliki jabatan sekurang-kurangnya assisten manager. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie