JAKARTA. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih satu tahun lagi, tapi dengungnya sudah memanas di awal tahun 2016. Sayang, sejauh ini dinamika yang muncul ke tengah masyarakat hanya seputar calon independen, calon dari parpol, dan isu deparpolisasi.

Padahal banyak pekerjaan rumah, terutama di bidang ekonomi, yang musti diselesaikan oleh orang nomor satu di Ibukota Negara. Maklum Jakarta merupakan pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Perputaran uang di Jakarta mencapai 60%-70% dan data Bank Indonesia per April 2015, kredit perbankan di Jakarta mencakup 32% dari total kredit nasional.

Sejauh ini kue ekonomi Jakarta tak banyak dinikmati masyarakat. Catatan ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jakarta masih tinggi dibanding Bandung dan Surabaya.

"Harapan terbesar masyarakat adalah peningkatan pendidikan," kata Berly, mengutip indeks kebahagiaan warga Jakarta tahun 2014, kemarin.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang serius membenahi infrastruktur publik. Tapi upaya perbaikan sarana ekonomi masyarakat belum tertangani.

Eddy mencontohkan, saat ini Pemprov Jakarta belum menuntaskan pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar untuk para pedagang pengusaha kecil. Hingga kini, dari 11 pasar di Jakarta yang masuk agenda perbaikan, baru satu pasar yang telah tuntas.

"Padahal pasar yang representatif penting bagi pengembangan basis ekonomi kerakyatan di Jakarta," kata Eddy.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berharap, Jakarta ke depan harus menjadi kota hub kelas dunia di sektor jasa.

Sebab, penduduk Jakarta yang padat, pengembangan sektor manufaktur tidak memungkin lagi. Sektor jasa yang potensial berkembang di Jakarta adalah keuangan dan pelayanan konsumen. Kini kedua sektor itu berkembang di Singapura dan Filipina.

"Industri kreatif dan ekonomi berbasis digital juga tepat bagi Jakarta," timpal Eddy Soeparno. Pengusaha properti Eddy Ganefo menilai saat ini ada upaya pemerintah daerah Jakarta memperbaiki iklim usaha, namun belum maksimal.

"Masih ada keluhan pada pelayanan satu atap, masih kurang adil, karena masih ada jalur khusus," kata Eddy.

Sedangkan pengusaha Kadin Jakarta Sarman Simanjorang meminta gubernur DKI yang baru menyediakan lapangan kerja agar kesenjangan dan kemiskinan berkurang. Sarman meminta calon Gubernur serius memperhatikan isu sosial ekonomi ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie