JAKARTA. Pemilik Para Group, Chairul Tanjung resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Senin kemarin (19/5). Sejumlah pekerjaan rumah menunggu Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) tersebut untuk segera diselesaikan dalam kurun waktu lima bulan ke depan. Sebut saja renegosiasi kontrak karya. Pemerintah sampai saat ini belum menyelesaikan renegosiasi kontrak tarif royalti untuk semua kontrak karya (KK) dan perjanjian pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan renegosiasi kontrak ini harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Hasil renegosiasi kontrak ditunggu oleh para pengusaha tambang. "Perusahaan besar perlu kepastian," ujar Azhar, Senin (19/5). Renegosiasi kontrak karya tersebut juga terkait dengan pembangunan smelter. Kalau renegosiasi tidak segera diselesaikan maka produksi smelter yang ditargetkan pemerintah bisa berjalan pada tahun 2017 bisa molor. Persoalan pertanian juga menjadi pekerjaan rumah CT. Menteri Pertanian Suswono menegaskan, Menko baru perlu menyelesaikan rencana aksi Bukittinggi atau Bukittinggi Action Plan terkait soal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini dikarenanakan banyak hal terkait dukungan anggaran yang tidak mendukung tercapainya pemenuhan kebututuhan pangan yang bisa mencapai swasembada. Menurut Suswnono, dibutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk mencapai hal tersebut dan kelihatannya tahun ini sulit dilakukan karena kemungkinan anggaran akan direvisi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Stabilitas harga pangan menjelang lebaran pun menjadi pekerjaan CT. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan kalau pihaknya akan melakukan pengendalian harga menjelang lebaran. Koordinasi Menko tentu diperlukan dalam hal ini. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menginginkan Menko baru dapat melanjutkan kerja sama yang selama ini telah terbina dengan BI. Stabilitas harga dengan inflasi yang terkendali serta reformasi struktural menjadi hal yang perlu terus dilakukan. CT sendiri mengakui kalau dirinya dalam waktu lima bulan ini ingin mengajak semua pihak baik itu kementerian, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun dunia usaha untuk bersama-sama bisa mengisi waktu lima bulan ini untuk memaksimalkan perekonomian. "Agar mampu membuat pondasi di pemerintahan mendatang," tukasnya.
