JAKARTA. Rencana pemerintah membuat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) mendapat reaksi negatif dari pelaku industri. Mereka menilai, regulasi tersebut akan memberatkan, terutama bagi industri kecil dan menengah. Salah satu sektor industri yang menolak rancangan regulasi JPH itu adalah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI). Alasannya, "Akan merugikan industri, terutama usaha kecil menengah yang tak bisa jual produk karena tak ada sertifikasi halal," kata Adhi S. Lukman, Ketua Umum GAPPMI kepada KONTAN, Selasa (30/8). Menurut Adhi, efek aturan tersebut akan menyulitkan 1,4 juta usaha kecil menengah yang bergerak di industri makanan dan minuman. Pandangan serupa juga disampaikan Triyono Prijosoesilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim).
Pelaku industri masih menolak beleid halal
JAKARTA. Rencana pemerintah membuat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) mendapat reaksi negatif dari pelaku industri. Mereka menilai, regulasi tersebut akan memberatkan, terutama bagi industri kecil dan menengah. Salah satu sektor industri yang menolak rancangan regulasi JPH itu adalah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI). Alasannya, "Akan merugikan industri, terutama usaha kecil menengah yang tak bisa jual produk karena tak ada sertifikasi halal," kata Adhi S. Lukman, Ketua Umum GAPPMI kepada KONTAN, Selasa (30/8). Menurut Adhi, efek aturan tersebut akan menyulitkan 1,4 juta usaha kecil menengah yang bergerak di industri makanan dan minuman. Pandangan serupa juga disampaikan Triyono Prijosoesilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim).