Pelaku pasar menagih efisiensi Jokowi



JAKARTA. Struktur kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla ternyata tidak sesuai ekspektasi pasar. Jokowi dan JK memutuskan kementerian dalam kabinet berjumlah 34 kementerian atau sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kabinet itu terdiri dari 18 orang dari profesional non-partai politik dan 16 orang asal parpol. Padahal, Jokowi selalu mendengungkan  membentuk kabinet yang ramping. Analis MNC Securities, Reza Nugraha memaparkan opininya. Menurut dia, efisiensi yang diusung Jokowi menjadi pertanyaan baru bagi para investor.

Jokowi harus mencari cara lain agar tetap bisa menekankan efisiensi anggaran, terutama belanja pegawai. Jokowi terkesan inkonsisten dalam menyusun rencana kerja. Sehingga, pasar kembali mempertanyakan kemampuannya dalam menjalankan pemerintah dan memenuhi janji.


Paling tidak, masih ada harapan Jokowi merampingkan anggaran belanja, seperti anggaran perjalanan dinas pejabat. Investor menunggu janji itu. Pengumuman Kabinet Jokowi ini akan memberikan reaksi negatif di pasar.

Selama ini, investor menunggu susunan kabinet ramping, tapi kabinet tetap gemuk. Maka, saya memperkirakan, dalam jangka pendek, IHSG masih tertekan. Ini nampak dari aksi jual asing yang terjadi sepekan ini.  Total net sell asing dalam lima hari mencapai Rp 2,8 triliun. Saya memperkirakan, IHSG akan bergerak di 5.110-5.180.

Kondisi ini diperparah dengan makro ekonomi Indonesia. Pelaku pasar saat ini juga menunggu kebijakan krusial Jokowi mengenai subsidi BBM. Harapan pasar, Jokowi mau mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan ke infrastruktur. Metode ini jauh lebih baik dibanding memberi bantuan langsung tunai seperti masa pemerintah SBY.

Dengan begitu, defisit anggaran, pengangguran, dan utang turun dan stabilitas ekonomi membaik. Hingga akhir tahun, IHSG diperkirakan di 5.250.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Avanty Nurdiana