KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya peningkatan nilai tambah komoditas jadi salah satu program pemerintah termasuk dari sektor batubara. Saat ini tercatat sejumlah proyek hilirisasi batubara sudah masuk dalam perencanaan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Umumnya, proyek-proyek yang ada merupakan proyek yang digarap oleh perusahaan batubara eks pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha batubara dalam melakukan hilirisasi masih menyangkut sejumlah aspek.

"Faktor keekonomian masih jadi tantangan perusahaan yang akan investasi di hilirisasi," kata Hendra kepada Kontan, Selasa (31/1).

Baca Juga: Larangan Ekspor Tembaga Tidak Ada Perubahan, Freeport dan Amman Harus Ikuti Aturan

Meski demikian, Hendra memastikan para perusahaan yang memiliki program untuk melaksanakan hilirisasi batubara masih terus melanjutkan proses yang ada.

Apalagi, hilirisasi batubara dinilai dapat menjadi peluang untuk transformasi bisnis perusahaan batubara.

Hendra menjelaskan, untuk pengembangan hilirisasi batubara banyak faktor yang perlu dipertimbangkan agar proyek atau investasi bisa ekonomis. Dalam hal ini dukungan konsistensi regulasi merupakan faktor mutlak.

Sulitnya mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan proyek-proyek berbasis batubara (termasuk gasifikasi batubara) menjadi tantangan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha. Oleh karena itu, selain dukungan insentif fiskal dan non-fiskal, penetapan harga jual produk derivatif batubara antara lain DME, metanol, dan lain-lain menjadi salah satu faktor penting.

Di sisi lain, teknologi pengelolaan batubara menjadi bahan baku kimia (antara lain DME) tidak dikuasai Indonesia maka perlu dukungan dari penyedia teknologi. Hendra bilang, kerja sama dengan pihak off-taker juga tidak kalah pentingnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi