KONTAN.CO.ID - PONTIANAK. Pelaku usaha Kalimantan Barat (Kalbar) berharap pemerintah membuka keran ekspor bijih bauksit yang selama ini menjadi andalan wilayah tersebut. Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar Nugroho Enray Ekasaputra mengatakan, perlu ada relaksasi untuk kebijakan larangan ekspor bijih bauksit. "Niatan pemerintah mendorong hilirisasi harusnya juga turut mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha di pertambangan. (Larangan ekspor) akhirnya sekarang banyak yang menumpuk," kata Enray saat ditemui Kontan di Pontianak.
Enray menjelaskan, kebijakan larangan ekspor memberi dampak bagi kelangsungan bisnis pertambangan bauksit di Kalbar. Selain para perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdampak, kebijakan ini turut berimbas pada industri lain yang erat kaitannya dengan bauksit. Padahal, sektor bauksit selama ini menyerap ribuan tenaga kerja.
Baca Juga: Hadirnya Pelabuhan Internasional Kijing, Topang Perekonomian Kalbar Enray yang juga merupakan Pjs Ketua Kadin Singkawang mengatakan, selama ini baru ada tiga hingga empat smelter yang siap untuk menyerap produksi bijih bauksit. Kebijakan larangan ekspor justru berpotensi kian menekan bisnis pelaku usaha. Terlebih, sejumlah pelaku usaha sudah terlanjut menggelontorkan investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. "Kalau menurut saya harus diberikan kelonggaran. Karena ini kan efeknya panjang. Ketika misalnya kebijakan diberlakukan kan harus dipikirkan juga nih pelaku-pelaku usaha-usaha tambang yang ada di bawah," sambung Enray. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, permintaan untuk mengkaji kebijakan larangan ekspor bauksit mempertimbangkan dampak perekonomian daerah salah satunya wilayah Kalimantan Barat. "Dengan adanya kebijakan penutupan ekspor memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat terhadap perekonomian di Kalimantan Barat," ujar Maman dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Senin (8/7).
Maman menjelaskan, salah satu kendala hilirisasi bauksit yakni nilai investasi smelter yang terhitung cukul tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab pembangunan smelter bauksit terkendala. "Namun dengan tingginya nilai investasi pembangunan smelter bauksit, ini akhirnya berdampak kepada kemampuan pemilik-pemilik IUP untuk membangun smelter," jelas Maman. Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya mendorong hilirisasi sektor bauksit di dalam negeri. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
