KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur dari indeks gini atau gini rasio mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio pada September 2017 sebesar 0,391, turun 0,002 poin dibanding Maret 2017. Sedang jika dibandingkan September 2016 turun sebesar 0,003 poin.

Penurunan angka gini rasio pada September 2017, menurut BPS disebabkan oleh kenaikan pengeluaran penduduk lapisan bawah yang lebih tinggi dibanding penduduk lapisan atas. Persentase pengeluaran 20% kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi menurun. Sementara itu persentase pengeluaran kelompok masyarakat 40% terbawah dan 40% kelompok masyarakat menengah, meningkat.

Penurunan tingkat ketimpangan ekonomi terjadi saat ekonomi tumbuh tidak terlalu kencang. Jika sebelumnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melihat ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 5,17%, direvisi menjadi hanya 5,05 %.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, memang terkesan ada trade off antara mengejar pertumbuhan ekonomi dengan penurunan ketimpangan. Artinya pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, tingkat ketimpangan ekonomi meningkat. Sebaliknya saat laju ekonomi melemah, angka ketimpangan turun.

Menurut Bhima, ketimpangan ekonomi di Indonesia diperparah oleh struktur ekonomi yang memang timpang. Dia mencontohkan, ketika harga komoditas melejit di tahun 2011, yang paling menikmati kue ekonomi adalah kelompok 20% teratas. Begitu juga ketika di era pemerintah Jokowi saat harga komoditas anjlok, ketimpangan turun karena pengeluaran kelompok atas kena imbasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah jangan terjebak pada pertumbuhan ekonomi semu atau bergantung pada ekspor komoditas mentah. “Tanpa hilirisasi industri, struktur ekonomi akan rapuh dan makin timpang,” ujarnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tidak ada cerita perubahan ketimpangan ekonomi terjadi secara drastis. "Tidak ada cerita, angka kemiskinan dan ketimpangan itu perubahannya besar, yang penting ini berkelanjutan. Itu sebabnya pemerintah menyusun pemerataan ekonomi yang cukup besar-besaran,” ujar Darmin, Rabu (3/1).

Darmin mengakui, meski pemerintah sudah menyusun program pemerataan ekonomi, namun realisasinya memang terlihat pelan. "Banyak yang salah kaprah selama puluhan tahun ini. Bagaimana perbaikinya? Pelan-pelan,” kata Darmin.

Salah satu caranya, pemerintah saat ini tengah menggenjot ekonomi berbasis produksi rakyat dengan perhutanan sosial termasuk program reforma agraria.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati