KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025. Secara rinci, terdapat 1.676 pengaduan berindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan. Terbanyak berasal dari fintech lending dengan jumlah 1.107.

Mengenai hal itu, pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat ketika kasus etika penagihan fintech lending marak, pasti memunculkan kekhawatiran dari sisi borrower untuk meminjam di fintech lending. 

Padahal, dia menilai jika sudah ada aturan terkait proses penagihan, seharusnya sudah bisa diminimalkan kejadian pelanggaran etika penagihan oleh fintech lending. Ditambah Asosiasi Fintech Lending Bersama Indonesia (AFPI) juga sudah ada sertifikasi penagihan untuk member AFPI. 

Didukung Fundamental Kuat, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

"Artinya, jika masih cukup tinggi aduan mengenai etika penagihan fintech lending, kemungkinan ada yang memang petugasnya nakal atau penagihannya tidak sesuai dengan keinginan borrower," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (25/2).

Baca Juga: Laba Fintech Lending Melesat 236,73%, AFPI Optimis Tren Positif Berlanjut pada 2025

Sebenarnya, Nailul bilang tata cara penagihan ada dua, yakni melalui desk collection dan field collection. Dia menerangkan desk collection dengan cara menelepon borrower yang gagal bayar, sedangkan field collection dilakukan dengan mendatangi borrower gagal bayar secara langsung.

Nailul merasa curiga dengan penagihan yang dilakukan pihak ketiga, yang memang secara aturan diperbolehkan, tetapi sisi lain pengawasan tidak dilakukan oleh platform fintech lending secara langsung. Akibatnya, ada hal-hal yang tidak dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut. 

"Saya rasa seharusnya ada aturan bahwa pihak ketiga juga merupakan pihak yang mempunyai badan usaha, bukan perorangan. Saya juga menduga kadang informasi ke borrower gagal bayar sudah benar, tetapi borrower-nya tidak mengerti batasan aturan penagihan, maka mereka mengadu ke pihak otoritas," kata Nailul.

Baca Juga: Meski Makin Banyak Aturan, Fintech Lending Masih Tetap Cuan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News