JAKARTA. Tidak lama lagi, pelantikan Gubernur DKI Jakarta akan segera dilakukan, mengingat masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo akan segera berakhir. Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke ini, gagal menjabat untuk periode kedua, karena kalah dari lawan kuatnya Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan umum kepala daerah periode 2012-2017. Dengan akan segera dilantiknya Gubernur DKI Jakarta yang baru ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 822 juta. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran tersebut terlalu besar untuk acara pelantikan yang berbentuk kegiatan atau acara seremonial ini. Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran ini masih ditambah kemewahan lain berupa kemungkinan disiapkannya pelantikan gubernur, yaitu pengadaan perlengkapan mebel untuk ruang sidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 miliar. Ada juga pengadaan mebel gedung DPRD DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25,8 miliar. "Jadi, total untuk belanja mebel pada tahun 2012 ini sebesar Rp 29,5 miliar," ucap Uchok melalui rilis yang diterima KONTAN pada Minggu (23/9). Uchok melanjutkan, selain untuk belanja mebel sebesar Rp 29,5 miliar yang dihamburkan dari uang pajak rakyat Jakarta, Sekretariat DPRD juga akan berbelanja komputer dan kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,4 miliar. Dikatakan Uchok, alokasi anggaran belanja komputer ini sangat mahal. Karena itu, FITRA meminta kepada calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik yaitu Jokowi-Ahok, untuk menghemat alokasi anggaran pelantikan. Di mana alokasi anggaran sebesar Rp 822 juta itu masih terlalu besar, mahal, megah dan mewah bila dilihat oleh publik Jakarta. "Akan lebih baik alokasi anggaran ini dikurangi sampai di bawah Rp 400 juta saja, agar upacara pelantikan tidak boros anggaran, maupun kegiatan upacara pelantikan jadi sederhana dan memiliki hikmah buat rakyat," kata Uchok. FITRA juga meminta kepada anggota dewan dan sekretariat DPRD DKI Jakarta, untuk segera menghapus alokasi belanja yang menghambur-hamburkan anggaran, seperti belanja meubel, komputer, selain dan mengurangi alokasi anggaran pelantikan Gubernur. Uchok menuturkan, dengan pemborosan anggaran untuk pengadaan mebel, komputer, serta pelantikan Gubernur ini memperlihatkan bahwa orang-orang DPRD DKI Jakarta suka dengan acara seremonial yang sarat dengan kemewahan. "Sementara kemacetan Jakarta serta banjir, masih belum banyak yang memikirkan untuk mencari solusinya. Banyaknya pengangguran pun belum dicarikan jalan keluar yang nyata," ungkap Uchok. Karena itu, menurut Uchok, akan lebih baik dan elegan jika orang-orang DPRD DKI Jakarta tidak hanya memikirkan fasilitas, tapi juga mulai hidup sederhana. "Dan pemimpin DKI Jakarta juga harus memperjuangkan kebijakan yang pro rakyat miskin," tutur Uchok.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pelantikan gubernur DKI Jakarta telan Rp 822 juta
JAKARTA. Tidak lama lagi, pelantikan Gubernur DKI Jakarta akan segera dilakukan, mengingat masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo akan segera berakhir. Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke ini, gagal menjabat untuk periode kedua, karena kalah dari lawan kuatnya Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan umum kepala daerah periode 2012-2017. Dengan akan segera dilantiknya Gubernur DKI Jakarta yang baru ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 822 juta. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran tersebut terlalu besar untuk acara pelantikan yang berbentuk kegiatan atau acara seremonial ini. Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran ini masih ditambah kemewahan lain berupa kemungkinan disiapkannya pelantikan gubernur, yaitu pengadaan perlengkapan mebel untuk ruang sidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 miliar. Ada juga pengadaan mebel gedung DPRD DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25,8 miliar. "Jadi, total untuk belanja mebel pada tahun 2012 ini sebesar Rp 29,5 miliar," ucap Uchok melalui rilis yang diterima KONTAN pada Minggu (23/9). Uchok melanjutkan, selain untuk belanja mebel sebesar Rp 29,5 miliar yang dihamburkan dari uang pajak rakyat Jakarta, Sekretariat DPRD juga akan berbelanja komputer dan kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,4 miliar. Dikatakan Uchok, alokasi anggaran belanja komputer ini sangat mahal. Karena itu, FITRA meminta kepada calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik yaitu Jokowi-Ahok, untuk menghemat alokasi anggaran pelantikan. Di mana alokasi anggaran sebesar Rp 822 juta itu masih terlalu besar, mahal, megah dan mewah bila dilihat oleh publik Jakarta. "Akan lebih baik alokasi anggaran ini dikurangi sampai di bawah Rp 400 juta saja, agar upacara pelantikan tidak boros anggaran, maupun kegiatan upacara pelantikan jadi sederhana dan memiliki hikmah buat rakyat," kata Uchok. FITRA juga meminta kepada anggota dewan dan sekretariat DPRD DKI Jakarta, untuk segera menghapus alokasi belanja yang menghambur-hamburkan anggaran, seperti belanja meubel, komputer, selain dan mengurangi alokasi anggaran pelantikan Gubernur. Uchok menuturkan, dengan pemborosan anggaran untuk pengadaan mebel, komputer, serta pelantikan Gubernur ini memperlihatkan bahwa orang-orang DPRD DKI Jakarta suka dengan acara seremonial yang sarat dengan kemewahan. "Sementara kemacetan Jakarta serta banjir, masih belum banyak yang memikirkan untuk mencari solusinya. Banyaknya pengangguran pun belum dicarikan jalan keluar yang nyata," ungkap Uchok. Karena itu, menurut Uchok, akan lebih baik dan elegan jika orang-orang DPRD DKI Jakarta tidak hanya memikirkan fasilitas, tapi juga mulai hidup sederhana. "Dan pemimpin DKI Jakarta juga harus memperjuangkan kebijakan yang pro rakyat miskin," tutur Uchok.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
