KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Watch mengecam pelatihan fire walk atau berjalan di atas bara api yang diikuti calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan tugas dan tanggung jawab calon pegawai di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pelatihan tersebut juga dianggap berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan peserta.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai pelatihan berjalan di atas api tidak memiliki urgensi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembekalan bagi calon pegawai seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Pelatihan berjalan di atas api oleh calon pekerja BPJS Ketenagakerjaan menurut saya sangat tidak tepat dan harus disesali. Saya tidak melihat adanya urgensi pelatihan tersebut dalam mendukung pekerjaan mereka di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel, Jumat (31/7).

Timboel menilai kegiatan tersebut juga berisiko terhadap keselamatan calon pegawai. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, BPJS Ketenagakerjaan semestinya menempatkan aspek keselamatan sebagai perhatian utama.

Baca Juga: Said Iqbal Akan Temui BPJS Ketenagakerjaan Bahas Data JHT juga Dorong Pajak Progresif

“Pelatihan tersebut berisiko besar terhadap calon pekerja dan tidak mendukung keselamatan mereka,” katanya.

BPJS Watch pun menyatakan penolakan terhadap pelatihan serupa yang melibatkan unsur TNI maupun Polri bagi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Timboel, pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang relevan dengan fungsi lembaga.

“Saya menolak keras pelatihan seperti ini. Saya juga menolak pelatihan yang dilakukan oleh TNI atau Polri terhadap calon pekerja BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Selain persoalan relevansi dan keselamatan, BPJS Watch turut menyoroti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Timboel menilai biaya pelatihan berpotensi menjadi beban yang pada akhirnya bersumber dari dana yang dihimpun melalui iuran pekerja.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya dikelola secara efektif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat kualitas pelayanan kepada peserta.

“Biaya pelatihan ini tentu tidak murah. Padahal, biaya tersebut pada akhirnya berasal dari dana pekerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Dana itu seharusnya digunakan secara lebih baik untuk menciptakan pekerja yang andal dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pekerja,” ujarnya.

Atas polemik tersebut, BPJS Watch meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, urgensi, serta mekanisme pelaksanaan pelatihan fire walk.

BPJS Watch juga meminta penjelasan terkait keterlibatan unsur TNI atau Polri dalam kegiatan tersebut.

Timboel berharap Direksi BPJS Ketenagakerjaan segera mengevaluasi dan menghentikan pelatihan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan tersebut.

“Saya berharap Direksi BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan persoalan pelatihan ini, termasuk keterlibatan TNI atau Polri. Kami juga berharap pelatihan tersebut segera dihentikan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News