KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Watch mengecam pelatihan fire walk atau berjalan di atas bara api yang diikuti calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Kegiatan tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan tugas dan tanggung jawab calon pegawai di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pelatihan tersebut juga dianggap berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan peserta.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai pelatihan berjalan di atas api tidak memiliki urgensi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembekalan bagi calon pegawai seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Pelatihan berjalan di atas api oleh calon pekerja BPJS Ketenagakerjaan menurut saya sangat tidak tepat dan harus disesali. Saya tidak melihat adanya urgensi pelatihan tersebut dalam mendukung pekerjaan mereka di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel, Jumat (31/7).

Timboel menilai kegiatan tersebut juga berisiko terhadap keselamatan calon pegawai. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, BPJS Ketenagakerjaan semestinya menempatkan aspek keselamatan sebagai perhatian utama.

Baca Juga: Said Iqbal Akan Temui BPJS Ketenagakerjaan Bahas Data JHT juga Dorong Pajak Progresif

“Pelatihan tersebut berisiko besar terhadap calon pekerja dan tidak mendukung keselamatan mereka,” katanya.

BPJS Watch pun menyatakan penolakan terhadap pelatihan serupa yang melibatkan unsur TNI maupun Polri bagi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Timboel, pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang relevan dengan fungsi lembaga.

“Saya menolak keras pelatihan seperti ini. Saya juga menolak pelatihan yang dilakukan oleh TNI atau Polri terhadap calon pekerja BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Selain persoalan relevansi dan keselamatan, BPJS Watch turut menyoroti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Timboel menilai biaya pelatihan berpotensi menjadi beban yang pada akhirnya bersumber dari dana yang dihimpun melalui iuran pekerja.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya dikelola secara efektif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat kualitas pelayanan kepada peserta.

“Biaya pelatihan ini tentu tidak murah. Padahal, biaya tersebut pada akhirnya berasal dari dana pekerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Dana itu seharusnya digunakan secara lebih baik untuk menciptakan pekerja yang andal dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pekerja,” ujarnya.

Atas polemik tersebut, BPJS Watch meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, urgensi, serta mekanisme pelaksanaan pelatihan fire walk.

BPJS Watch juga meminta penjelasan terkait keterlibatan unsur TNI atau Polri dalam kegiatan tersebut.

Timboel berharap Direksi BPJS Ketenagakerjaan segera mengevaluasi dan menghentikan pelatihan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan tersebut.

“Saya berharap Direksi BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan persoalan pelatihan ini, termasuk keterlibatan TNI atau Polri. Kami juga berharap pelatihan tersebut segera dihentikan,” pungkasnya.

UPDATE, Sabtu, 1 Agustus 2026: Terhadap pemberitaan ini, BPJS Ketenakerjaan (BPJSTK) mengajukan hak jawab. Berikut hak jawab selengkapnya dari BPJSTK

1. BPJS Ketenagakerjaan memahami adanya berbagai perhatian dan tanggapan masyarakat terhadap konten yang beredar di media sosial terkait salah satu sesi dalam Program Orientasi Persiapan Kerja (OPK).

2. Program Orientasi Persiapan Kerja (OPK) merupakan bagian dari proses pembentukan sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang sebagai fondasi awal bagi calon karyawan agar memiliki kompetensi, integritas, etika kerja, karakter, serta kesiapan mental yang selaras dengan nilai-nilai organisasi dan prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

3. Dalam pelaksanaannya, OPK disusun secara terstruktur, sistematis, dan terukur melalui berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pendekatan tersebut bertujuan membangun kompetensi teknis, kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, komunikasi, disiplin, kemampuan beradaptasi, serta kepedulian sebagai bekal dalam menjalankan tugas pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

4. Aktivitas yang menjadi perhatian publik tersebut merupakan salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan program. Aktivitas tersebut bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam keseluruhan rangkaian OPK, melainkan salah satu pendekatan dalam membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, dan ketangguhan mental peserta.

5. Seluruh rangkaian Program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta.

6. BPJS Ketenagakerjaan menghargai berbagai masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penyempurnaan program secara berkelanjutan. Evaluasi akan terus dilakukan agar setiap metode pembelajaran yang diterapkan tetap selaras dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, menjunjung tinggi aspek keselamatan, serta memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

7. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen membentuk insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Kami meyakini bahwa kualitas pelayanan kepada peserta sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, setiap proses pengembangan calon karyawan akan terus dilaksanakan secara bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada terwujudnya pelayanan terbaik bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

8. Kami pastikan bahwa seluruh peserta dalam pelatihan tersebut dalam kondisi yang baik dan siap melayani peserta di seluruh indonesia.

Erfan Kurniawan,  Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News