JAKARTA. Reformasi birokrasi menjadi salah satu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu, pemerintah berkomitmen terus memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi demi tercipta pelayanan publik yang baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar mengatakan, sejak 1,5 tahun lalu, pemerintah telah membuat sembilan langkah percepatan reformasi birokrasi. Meski masih banyak kekurangan, kebijakan ini diklaim telah menunjukkan hasil lebih baik. Menurut Azwar, salah satu kebijakan yang digulirkan adalah membuat penataan dan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Caranya, dengan memaksa semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menghitung kembali kebutuhan PNS baru. "Hasilnya, 161 pemerintah daerah tidak mengajukan lagi kebutuhan PNS kepada pemerintah pusat," ujar Azwar, Senin (30/9). Pemerintah, lanjut dia, juga akan melakukan audit rencana pengangkatan 72.000 tenaga honorer K-I di tahun ini. Azwar mengklaim, saat ini sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah terkomputerisasi dan menggandeng banyak pihak untuk mengawasinya seperti Perguruan Tinggi (PT), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Ombudsman RI. Di tahun 2013 bakal ada 2 juta orang yang ikut tes CPNS. Dari jumlah itu, 600.000 berasal dari jalur honorer K-II dan 1,4 juta dari reguler. Hal yang berbeda dari seleksi sebelumnya, para CPNS tersebut akan mengikuti tes kepribadian dan wawasan kebangsaan. Dengan pengawasan itu, tes masuk CPNS akan transparan dan tidak memilih celah bagi oknum PNS yang menjadi calo untuk meloloskan peserta demi mencari keuntungan pribadi. "Kalau ada, sanksinya langsung dipecat," tegas Azwar. Keberhasilan lain dari sembilan langkah percepatan reformasi birokrasi adalah promosi jabatan secara terbuka. Saat ini sudah ada 32 lembaga negara yang melakukannya. Belum online Selain itu, ada pula pengembangan pelayanan pemerintahan secara online (e-government). Saat ini lembaga pemerintah sudah wajib menggunakan sistem online dalam pelayanan publiknya, seperti pengadaan barang dan jasa lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, Azwar mengaku, kendati setiap tahun untuk pembangunan sistem Informasi Teknologi (IT) mencapai sekitar Rp 12 triliun, tapi saat ini sistemnya masih belum terkoneksi antar lembaga. Karena itu, dia mengusulkan agar sistem KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri nantinya harus terkoneksi dengan data Kepolisian RI untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemenpan-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan menginisiasi penerapan tersambungnya sistem IT antar lembaga pemerintahan tersebut. Azwar mengakui, pelayanan publik oleh PNS dirasa masih belum maksimal, terutama di Daerah. Meski rata-rata 65% anggaran daerah diperuntukkan untuk belanja pegawai, tapi pelayanan publik tidak meningkat. "Kami sering mendengar pengusaha selalu mengeluhkan rumitnya mekanisme mengurus perizinan usaha," katanya. Mengenai transparansi dan efisiensi, Azwar melanjutkan, kedua pola ini juga sedang dilakukan. Untuk transparansi akan ada audit berbasis kinerja terhadap PNS. Pemerintah punya 6.000 auditor internal di pemerintahan seluruh Indonesia. Sedangkan untuk efisiensi, Kementerian PAN-RB menggandeng BPKP untuk mengawasi porsi belanja dari Kementerian dan Lembaga. Pada tahun 2012 ditemukan belanja berupa perjalanan dinas sebesar Rp 24 triliun. Perjalanan dinas itu sudah diusulkan untuk dipangkas. Kementerian PAN-RB juga sedang mengecek 11 kementerian terkait belanja barang. Dengan cara ini Kementerian bisa mengecek kembali pengeluarannya agar anggaran lebih efisien. Berikut 9 langkah percepatan reformasi birokrasi : 1. Penataan struktur birokrasi, 2. Penataan dan distribusi PNS, 3. Perbaikan Sistem Seleksi PNS, 4. Peningkatan profesionalisme PNS, 5. Pengembangan e-government, 6. Peningkatan pelayanan publik, 7. Peningkatan transparansi birokrasi, 8. Peningkatan kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pelayanan publik oleh PNS belum optimal
JAKARTA. Reformasi birokrasi menjadi salah satu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu, pemerintah berkomitmen terus memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi demi tercipta pelayanan publik yang baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar mengatakan, sejak 1,5 tahun lalu, pemerintah telah membuat sembilan langkah percepatan reformasi birokrasi. Meski masih banyak kekurangan, kebijakan ini diklaim telah menunjukkan hasil lebih baik. Menurut Azwar, salah satu kebijakan yang digulirkan adalah membuat penataan dan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Caranya, dengan memaksa semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menghitung kembali kebutuhan PNS baru. "Hasilnya, 161 pemerintah daerah tidak mengajukan lagi kebutuhan PNS kepada pemerintah pusat," ujar Azwar, Senin (30/9). Pemerintah, lanjut dia, juga akan melakukan audit rencana pengangkatan 72.000 tenaga honorer K-I di tahun ini. Azwar mengklaim, saat ini sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah terkomputerisasi dan menggandeng banyak pihak untuk mengawasinya seperti Perguruan Tinggi (PT), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Ombudsman RI. Di tahun 2013 bakal ada 2 juta orang yang ikut tes CPNS. Dari jumlah itu, 600.000 berasal dari jalur honorer K-II dan 1,4 juta dari reguler. Hal yang berbeda dari seleksi sebelumnya, para CPNS tersebut akan mengikuti tes kepribadian dan wawasan kebangsaan. Dengan pengawasan itu, tes masuk CPNS akan transparan dan tidak memilih celah bagi oknum PNS yang menjadi calo untuk meloloskan peserta demi mencari keuntungan pribadi. "Kalau ada, sanksinya langsung dipecat," tegas Azwar. Keberhasilan lain dari sembilan langkah percepatan reformasi birokrasi adalah promosi jabatan secara terbuka. Saat ini sudah ada 32 lembaga negara yang melakukannya. Belum online Selain itu, ada pula pengembangan pelayanan pemerintahan secara online (e-government). Saat ini lembaga pemerintah sudah wajib menggunakan sistem online dalam pelayanan publiknya, seperti pengadaan barang dan jasa lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, Azwar mengaku, kendati setiap tahun untuk pembangunan sistem Informasi Teknologi (IT) mencapai sekitar Rp 12 triliun, tapi saat ini sistemnya masih belum terkoneksi antar lembaga. Karena itu, dia mengusulkan agar sistem KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri nantinya harus terkoneksi dengan data Kepolisian RI untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemenpan-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan menginisiasi penerapan tersambungnya sistem IT antar lembaga pemerintahan tersebut. Azwar mengakui, pelayanan publik oleh PNS dirasa masih belum maksimal, terutama di Daerah. Meski rata-rata 65% anggaran daerah diperuntukkan untuk belanja pegawai, tapi pelayanan publik tidak meningkat. "Kami sering mendengar pengusaha selalu mengeluhkan rumitnya mekanisme mengurus perizinan usaha," katanya. Mengenai transparansi dan efisiensi, Azwar melanjutkan, kedua pola ini juga sedang dilakukan. Untuk transparansi akan ada audit berbasis kinerja terhadap PNS. Pemerintah punya 6.000 auditor internal di pemerintahan seluruh Indonesia. Sedangkan untuk efisiensi, Kementerian PAN-RB menggandeng BPKP untuk mengawasi porsi belanja dari Kementerian dan Lembaga. Pada tahun 2012 ditemukan belanja berupa perjalanan dinas sebesar Rp 24 triliun. Perjalanan dinas itu sudah diusulkan untuk dipangkas. Kementerian PAN-RB juga sedang mengecek 11 kementerian terkait belanja barang. Dengan cara ini Kementerian bisa mengecek kembali pengeluarannya agar anggaran lebih efisien. Berikut 9 langkah percepatan reformasi birokrasi : 1. Penataan struktur birokrasi, 2. Penataan dan distribusi PNS, 3. Perbaikan Sistem Seleksi PNS, 4. Peningkatan profesionalisme PNS, 5. Pengembangan e-government, 6. Peningkatan pelayanan publik, 7. Peningkatan transparansi birokrasi, 8. Peningkatan kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
