KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua jalur utama, yakni belanja negara dan penerimaan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, dari sisi belanja, komponen yang paling sensitif terhadap pelemahan rupiah adalah subsidi energi dan beban utang yang banyak berbasis dolar AS. "Pelemahan rupiah terutama memukul APBN lewat dua jalur antara lain belanja yang naik karena ada komponen yang basisnya dolar AS, dan penerimaan yang ikut berubah karena transaksi luar negeri serta penerimaan migas juga banyak berbasis dolar," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (14/1).
Ia menyebutkan, Undang-Undang APBN 2026 sebenarnya telah memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan anggaran subsidi.
Baca Juga: Menko Perekonomian hingga Wamen ESDM Datangi KPK Siang Ini, Apa yang Dibahas? Penyesuaian tersebut dapat dilakukan mengikuti realisasi kebutuhan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah, maupun perubahan parameter subsidi seperti besaran harga subsidi dan volume konsumsi komoditas bersubsidi. Di luar subsidi, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, terutama yang berdenominasi valuta asing. Namun, UU APBN 2026 membuka opsi penyesuaian pembayaran kewajiban utang sesuai realisasi, sekaligus memungkinkan penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengendalikan risiko fluktuasi pasar keuangan. Sementara dari sisi penerimaan, pelemahan rupiah secara mekanis membuat penerimaan yang berbasis dolar AS terlihat lebih besar dalam rupiah. Selain itu, penerimaan yang terkait perdagangan internasional juga cenderung meningkat. Nilai tukar memengaruhi berbagai pos penerimaan impor seperti PPh Pasal 22 impor, PPN impor, PPnBM impor, Bea Masuk, dan Bea Keluar, serta berdampak pada PPh migas dan PNBP sumber daya alam migas. Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak positif tersebut bisa teredam apabila pelemahan rupiah menekan volume impor atau menurunkan aktivitas ekonomi, sehingga basis pajak ikut melemah. "Jadi dampak akhirnya tetap sangat dipengaruhi respons dunia usaha dan rumah tangga, bukan hanya kurs saja," katanya. Mengacu pada sensitivitas APBN 2026, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan akan menaikkan pendapatan negara sekitar Rp 5,3 triliun, sementara belanja negara meningkat sekitar Rp 6,1 triliun. Dengan demikian, defisit APBN berpotensi melebar sekitar Rp 0,8 triliun untuk setiap Rp 100 pelemahan rupiah, dengan asumsi faktor lain tetap dan belum memasukkan diskresi kebijakan pemerintah. Dengan deviasi kurs rata-rata 2026 hingga 14 Januari yang berada di kisaran Rp 16.794 per dolar AS, atau sekitar 294 poin di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500, Josua memperkirakan secara indikatif pendapatan negara berpotensi naik sekitar Rp 15,6 triliun. Namun, belanja negara diperkirakan meningkat lebih besar, yakni sekitar Rp 17,9 triliun, sehingga defisit berpotensi melebar sekitar Rp 2,4 triliun. Meski demikian, ia menilai perubahan asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 belum bersifat mendesak. Menurutnya, secara aturan pemerintah baru dapat mengajukan penyesuaian APBN apabila terjadi deviasi indikator ekonomi makro paling sedikit 10% dari asumsi yang ditetapkan. "Selisih 294 poin dari asumsi Rp 16.500 baru sekitar 1,8%, jadi jauh dari ambang batas tersebut," katanya. Josua menekankan, yang lebih penting saat ini adalah memastikan bantalan fiskal dan fleksibilitas pelaksanaan anggaran berjalan optimal Hal ini mencakup penajaman sasaran subsidi agar pelemahan rupiah tidak menambah beban kompensasi, menjaga strategi pembiayaan utang agar biaya tidak melonjak, serta memantau dampak pelemahan rupiah terhadap impor, inflasi, dan kebutuhan perlindungan sosial.
Baca Juga: DEN: Tanpa Dorongan Fiskal dan Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Sulit Tembus 6% Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
