KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pelemahan rupiah yang hampir mendekati level Rp 17.700 per dolar AS mulai memunculkan kewaspadaan terhadap risiko utang luar negeri (ULN) dalam jangka pendek, terutama terkait potensi mismatch antara kewajiban valas dan penerimaan dalam rupiah.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan secara umum posisi ULN Indonesia yang sebesar US$ 433,4 miliar pada kuartal I 2026 masih relatif aman karena sebagian besar didominasi utang jangka panjang, terutama dari sektor pemerintah.

“Masih relatif aman. Sebagian besar didominasi oleh utang jangka panjang, terutama ULN pemerintah,” ujarnya kepada Kontan, Senin (18/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Ekonom CORE Ragukan Klaim Rp 10 Miliar per Hari dari Kopdes–MBG, Ini Alasannya

Namun, ia menekankan bahwa pelemahan rupiah dalam jangka pendek tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko ketidaksesuaian mata uang (currency mismatch).

“Namun pelemahan rupiah yang saat ini cukup signifikan (mendekati Rp 17.700 per dolar AS) perlu diwaspadai dalam jangka pendek karena risiko mismatch, karena penerimaan negara dominan dalam rupiah,” kata David.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan utang, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ULN yang relatif moderat memberi sinyal ganda. 

“Pertumbuhan ULN yang relatif moderat sebenarnya memberi dua sinyal sekaligus. Di satu sisi ini mencerminkan pengelolaan utang yang lebih disiplin. Tetapi di sisi lain, perlambatan juga dipengaruhi suku bunga global yang tinggi dan mahalnya biaya lindung nilai,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat sektor swasta lebih berhati-hati mengambil pembiayaan valas baru, sehingga aktivitas pembiayaan global ikut melambat.

Yusuf juga menyoroti rasio ULN terhadap PDB yang turun ke sekitar 29,5%, yang secara umum menunjukkan posisi Indonesia relatif aman dibanding banyak negara berkembang lain.

Baca Juga: DPR Dorong Kopdes dan MBG Jadi Mesin Ekonomi Desa, Ini Tantangannya

“Rasio ini memang indikator yang cukup baik. Tetapi harus dibaca bersama indikator lain seperti kemampuan penerimaan negara, rasio pembayaran utang terhadap ekspor, dan ruang fiskal pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan utang tidak hanya ditentukan oleh besarnya stok ULN, tetapi juga kemampuan ekonomi menghasilkan penerimaan dan devisa untuk membayar kewajiban tanpa mengganggu belanja produktif.

Dari sisi struktur, ia menilai dominasi ULN jangka panjang memang memberikan stabilitas lebih baik dan mengurangi risiko refinancing dalam jangka pendek. Namun, risiko nilai tukar tetap tidak bisa dihilangkan.

“Utang valas jangka panjang tetap harus dibayar dalam valuta asing. Ketika rupiah melemah, beban pembayaran dalam rupiah otomatis meningkat,” ujarnya.

Ke depan, Yusuf memperkirakan pembiayaan pemerintah masih akan mendominasi karena sektor swasta cenderung bersikap hati-hati di tengah ketidakpastian global.

Terkait risiko capital outflow, ia menjelaskan bahwa kepemilikan asing di SBN dapat memicu volatilitas ketika sentimen global berubah, seperti kenaikan suku bunga The Fed atau ketegangan geopolitik.

“Ketika investor asing keluar, biasanya yield SBN naik, rupiah melemah, dan pasar saham ikut tertekan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut merupakan dinamika normal pasar keuangan global sehingga otoritas moneter dan fiskal perlu menjaga stabilitas melalui berbagai instrumen seperti intervensi pasar, DNDF, dan penguatan pasar domestik.

Dari sisi ketahanan eksternal, posisi cadangan devisa Indonesia masih dinilai memadai sebagai bantalan stabilitas. Namun ruang fiskal disebut tidak terlalu longgar karena rendahnya rasio pajak terhadap PDB dan meningkatnya kebutuhan belanja negara.

Baca Juga: Sudah All Out! BI Optimistis Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 16.500 Mulai Juli 2026

Yusuf menilai tantangan ke depan bukan hanya pada pengelolaan utang, tetapi pada penguatan basis penerimaan negara agar fiskal tetap sehat dalam jangka menengah.

“Kalau pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara tumbuh lebih cepat dari beban utang, maka ULN masih akan tetap sehat. Tapi jika tidak, ruang fiskal akan makin sempit,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News