KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mencapai Rp 176,3 triliun. Angka itu tumbuh 3,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun dibandingkan dengan pertumbuhan investasi di kuartal I-2018 yang sebesar 11,8% year on year (YoY), terjadi pelambatan.

Perlambatan ini sejalan dengan melemahnya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang dicatatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada kuartal II-2018, PMTB hanya tumbuh 5,87% YoY. Padahal di tiga kuartal sebelumnya, PMTB masih bisa tumbuh 7% YoY.

Menurut catatan BKPM, rendahnya pertumbuhan realisasi investasi pada kuartal II-2018, terjadi karena turunnya realisasi penanaman modal asing (PMA) hingga 12,9% YoY menjadi Rp 95,7 triliun. Investasi asing melemah terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur.

"Ini pertama kali sejak 2013. Ini data kami sejak 2013. Dari 2013 itu enggak pernah kejadian," ujar Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Selasa (14/8).

Di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat tumbuh 32,1% YoY menjadi Rp 80,6 triliun. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengakui, gejolak nilai tukar rupiah menjadi penyebab perlambatan investasi.

Selama investor belum yakin rupiah stabil, mereka akan wait and see. "Stabilitas rupiah begitu penting untuk sentimen investasi dan kepercayaan pasar," kata Thomas.

Tak hanya itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga turut mempengaruhi perlambatan realisasi investasi. Sedangkan dari dalam negeri, investor cenderung wait and see karena tengah memasuki tahun politik yang akan berlangsung hingga tahun depan. "Di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, investasi kelihatannya cenderung melambat dan para investor bersifat wait and see," tambahnya.

Namun BKPM optimistis, berbagai kemudahan dan penyederhanaan prosedur investasi, akan membangkitkan kembali kinerja investasi. Salah satunya, melalui Online Single Submission (OSS).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menilai, OSS belum sepenuhnya mengintegrasikan perizinan di pusat dan di daerah. Alhasil, pengusaha masih menemui kendala.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie