JAKARTA. Sejumlah pengusaha mengeluhkan ekspansi PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) beserta anak usahanya. Grup Pelindo II dinilai terlalu profit oriented sehingga merugikan pengusaha swasta, terutama pengusaha kecil.

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Soetrisno, menyatakan lebih dari 1.000 perusahaan jasa yang terkait dengan pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mulai gulung tikar akibat semakin sulit berusaha menyusul ekspansi besar-besaran Pelindo II.

Benny mendesak pemerintah mengembalikan Pelindo sebagai BUMN yang berorientasi pada pelayanan, bukan keuntungan semata. Hal ini demi menjamin kelangsungan usaha swasta nasional di pelabuhan. "Harus ada solusi, karena ketika terjadi monopoli harga di pelabuhan, banyak pengusaha di berbagai sektor mengalami dampaknya," ujar dia, Rabu (17/4).

Seperti diketahui, PT Pelindo II menargetkan melahirkan delapan anak usaha baru hingga 2014. Saat ini, Pelindo II telah memiliki 10 anak usaha. Di kuartal I-2013, Pelindo bakal membentuk lima anak usaha, antara lain Pusat Studi Maritim & Logistik Indonesia, IPC Terminal Petikemas, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI), Iskandar Zulkarnain, mengatakan ekspansi Pelindo II harus dikendalikan karena menyangkut nasib 1.200 perusahaan anggota ALFI. Di jasa logistik dan forwarding, lebih dari 300 perusahaan telah gulung tikar dan 1.200 perusahaan terancam bangkrut karena tak sanggup bersaing. “Jika tak segera ada solusi, pengangguran akan bertambah," ujar Iskandar.

Biaya pelabuhan di Indonesia yang relatif mahal menyebabkan biaya logistik naik. Contohnya, tarif Terminal Handling Charge (THC) di Indonesia lebih mahal dari negara lain di ASEAN.

Saat ini THC di Indonesia dipatok US$ 95 per 20 kaki. Bandingkan dengan tarif THC di Filipina US$ 82 dan Bangkok yang hanya US$ 60. "Ini diperparah rencana Pelindo II kembali menaikkan tarif 40% tahun ini," tegas Benny.

Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, menegaskan, usaha pelindo membuat banyak anak usaha sudah mendapat restu dari Kementerian BUMN. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas pelayanan di pelabuhan. "Restrukturisasi usaha juga bertujuan meningkatkan posisi indeks logistik kita," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sandy Baskoro