JAKARTA. Mulai Senin (21/11) ini, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari delapan orang itu, dewan akan menetapkan empat nama ditambah Busyro Muqoddas sebagai pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.Kedelapan nama yang dimaksud adalah Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Handoyo Sudrajat, Yunus Husein, dan Zulkarnaen. Dari semua nama itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut Bambang dan Yunus memiliki kans paling kuat untuk menduduki dua dari empat kursi. Taslim, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, mengatakan, sosok Bambang paling tepat dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan partai berlambang matahari itu. Pihaknya menginginkan KPK ke depan dapat membidik kasus korupsi yang selama ini tidak tersentuh, seperti sektor pertambangan, pajak, serta kebijakan lainnya. "Pak Yunus juga pilihan tepat untuk menjadi pimpinan KPK," kata dia, Minggu (20/11). Fraksi Gerindra menegaskan, pihaknya tinggal memilih dua nama lagi yang akan mendampingi Busyro, Bambang, dan Yunus. Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, dalam memilih personalia pimpinan KPK, pihaknya mempunyai kecenderungan terhadap nomor urut calon yang semula telah diputuskan panitia seleksi (pansel). Fraksi PPP telah menetapkan tiga nama lain yang layak menjadi pimpinan KPK selain Bambang dan Yunus. Ketiga nama tersebut yakni, Abdullah Hehamahua, Adnan Pandu Praja, serta Abraham Samad. Dengan demikian, dalam fit and proper test nanti PPP tinggal menggugurkan salah satu nama saja. "Lima nama calon pimpinan ini punya peluang yang sama," timpal anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan justru lebih condong terdapat unsur kepolisian dan kejaksaan dalam susunan pimpinan KPK. Dari delapan nama calon, yang berasal dari kepolisian ialah Aryanto Sutadi, sedangkan dari unsur jaksa yaitu Zulkarnain. "Peluang Bambang dan Yunus hampir sama dengan nama-nama lainnya. Kami akan lihat dalam fit and proper test nanti," anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. Sementara, fraksi lainnya menyatakan delapan calon pimpinan KPK memiliki kans yang sama. Dengan begitu, fit and proper test akan menjadi ajang penentuan bagi dewan dalam memilih empat nama pimpinan KPK. "Fit and Proper test kan baru Senin," tukas Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman. Secara umum semua fraksi memiliki kriteria yang serupa dalam menentukan syarat alias kriteria pimpinan KPK pada periode 2011-2015. Yakni, mereka menginginkan para pimpinan mampu membawa lembaga tersebut lebih mengedepankan fungsi supervisi dan koordinasi kepada dua lembaga penegak hukum lainnya. "KPK harus lebih fokus pada tahap pencegahan korupsi, sehingga penyidikan dan penuntutan kasus lebih banyak dilakukan kepolisian dan kejaksaan," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Peluang Bambang dan Yunus paling besar jadi pimpinan KPK
JAKARTA. Mulai Senin (21/11) ini, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari delapan orang itu, dewan akan menetapkan empat nama ditambah Busyro Muqoddas sebagai pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.Kedelapan nama yang dimaksud adalah Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Handoyo Sudrajat, Yunus Husein, dan Zulkarnaen. Dari semua nama itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut Bambang dan Yunus memiliki kans paling kuat untuk menduduki dua dari empat kursi. Taslim, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, mengatakan, sosok Bambang paling tepat dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan partai berlambang matahari itu. Pihaknya menginginkan KPK ke depan dapat membidik kasus korupsi yang selama ini tidak tersentuh, seperti sektor pertambangan, pajak, serta kebijakan lainnya. "Pak Yunus juga pilihan tepat untuk menjadi pimpinan KPK," kata dia, Minggu (20/11). Fraksi Gerindra menegaskan, pihaknya tinggal memilih dua nama lagi yang akan mendampingi Busyro, Bambang, dan Yunus. Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, dalam memilih personalia pimpinan KPK, pihaknya mempunyai kecenderungan terhadap nomor urut calon yang semula telah diputuskan panitia seleksi (pansel). Fraksi PPP telah menetapkan tiga nama lain yang layak menjadi pimpinan KPK selain Bambang dan Yunus. Ketiga nama tersebut yakni, Abdullah Hehamahua, Adnan Pandu Praja, serta Abraham Samad. Dengan demikian, dalam fit and proper test nanti PPP tinggal menggugurkan salah satu nama saja. "Lima nama calon pimpinan ini punya peluang yang sama," timpal anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan justru lebih condong terdapat unsur kepolisian dan kejaksaan dalam susunan pimpinan KPK. Dari delapan nama calon, yang berasal dari kepolisian ialah Aryanto Sutadi, sedangkan dari unsur jaksa yaitu Zulkarnain. "Peluang Bambang dan Yunus hampir sama dengan nama-nama lainnya. Kami akan lihat dalam fit and proper test nanti," anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. Sementara, fraksi lainnya menyatakan delapan calon pimpinan KPK memiliki kans yang sama. Dengan begitu, fit and proper test akan menjadi ajang penentuan bagi dewan dalam memilih empat nama pimpinan KPK. "Fit and Proper test kan baru Senin," tukas Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman. Secara umum semua fraksi memiliki kriteria yang serupa dalam menentukan syarat alias kriteria pimpinan KPK pada periode 2011-2015. Yakni, mereka menginginkan para pimpinan mampu membawa lembaga tersebut lebih mengedepankan fungsi supervisi dan koordinasi kepada dua lembaga penegak hukum lainnya. "KPK harus lebih fokus pada tahap pencegahan korupsi, sehingga penyidikan dan penuntutan kasus lebih banyak dilakukan kepolisian dan kejaksaan," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News