KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah lebih dari lima tahun dilanda perang saudara, peluang baru untuk memulai perundingan damai di Myanmar mulai terlihat. Perubahan dinamika di medan perang, di mana militer Myanmar mulai kembali menguasai sejumlah wilayah, serta meningkatnya tekanan diplomatik dari negara-negara kawasan menjadi faktor yang mendorong munculnya ruang dialog. Sejumlah analis menilai perubahan tersebut paling terlihat dari sikap organisasi payung yang menaungi beberapa kelompok bersenjata etnis utama dan pemerintah bayangan Myanmar, yang beranggotakan sisa-sisa pemerintahan sipil terakhir sebelum kudeta militer.
Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union (SCEF) menyatakan, setelah menggelar pertemuan bulan lalu dengan Menteri Luar Negeri Thailand dan Filipina—yang secara terpisah juga bertemu dengan komite negosiasi militer Myanmar—bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalur politik.
Baca Juga: Dolar AS Dekati Level Terendah Enam Pekan, Yen Menguat Berkat Dukungan AS Meski demikian, pemimpin junta Myanmar yang kini menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing, hingga kini belum mengakui SCEF sebagai mitra resmi dalam perundingan. Namun, kunjungannya ke Thailand pada pekan ini, di tengah upaya Bangkok mendorong keterlibatan kembali ASEAN secara bertahap dengan Myanmar, menunjukkan adanya dorongan yang lebih luas untuk mewujudkan gencatan senjata. Morgan Michaels, peneliti di International Institute for Strategic Studies, mengatakan perubahan sikap SCEF mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak lagi menempatkan penggulingan militer sebagai tujuan utama. "Karena itu, tampaknya mereka telah meninggalkan tujuan yang sebelumnya mereka sampaikan secara terbuka, yaitu menggulingkan Tatmadaw," ujar Michaels, merujuk pada SCEF dan militer Myanmar. Meski begitu, ia menilai dialog politik langsung antara militer Myanmar dan kelompok-kelompok yang tergabung dalam SCEF masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. "Dalam jangka pendek, kemungkinan besar yang akan kita saksikan adalah dimulainya pembicaraan mengenai kemungkinan diadakannya perundingan," katanya.
SCEF Tegaskan Terbuka untuk Dialog
Juru bicara SCEF, Saw Nimrod, mengatakan tujuan akhir organisasinya tetap sama, yakni memastikan supremasi pemerintahan sipil dan menghapus peran politik militer Myanmar. "Itulah tujuan akhir kami. Namun untuk saat ini, kami berkomitmen mencapai solusi politik melalui jalur perundingan," katanya kepada Reuters. "Kami terbuka untuk berdialog dan terbuka untuk melakukan negosiasi politik." Menurutnya, agar dialog yang bermakna dapat terwujud, militer Myanmar harus menghentikan serangan terhadap warga sipil dan membebaskan seluruh tahanan politik. Sementara itu, pemerintahan baru Myanmar yang mulai menjabat setelah pemilu yang direkayasa militer—yang memungkinkan Min Aung Hlaing mengambil posisi sebagai pemimpin sipil—juga telah mengajak kelompok-kelompok bersenjata untuk memulai dialog paling lambat 31 Juli.
Baca Juga: Korea Utara Tolak Usulan Presiden Prabowo untuk Berdialog dengan Korea Selatan "Perdamaian adalah harapan kami, keinginan terbesar kami," kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya di parlemen pekan lalu. Namun, sebuah lembaga pemantau konflik mencatat justru terjadi peningkatan tajam serangan militer terhadap warga sipil sejak transisi kepemimpinan tersebut.
Militer Myanmar Mulai Kembali Menguat
Konflik Myanmar dipicu oleh kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan pimpinan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Sejak saat itu, perang telah menewaskan lebih dari 100.000 orang, memaksa jutaan warga mengungsi, serta menghancurkan perekonomian negara tersebut. Setelah mengalami serangkaian kekalahan, militer Myanmar mulai membalikkan keadaan melalui penerapan wajib militer, memperoleh dukungan penting dari sekutu seperti China, serta mengadopsi strategi tempur baru. Dua pejuang kelompok bersenjata mengatakan kepada Reuters bahwa selain berupaya merebut kembali wilayah-wilayah strategis di perbatasan, militer juga berhasil memukul mundur kelompok pemberontak dari sejumlah kawasan di Bago dan Dawei akibat operasi militer yang semakin intensif. Analis independen Myanmar, Aung Ko Ko, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa militer Myanmar berhasil bertahan. "Militer yang sebelumnya diperkirakan berada di ambang kehancuran ternyata tidak runtuh. Sebaliknya, mereka mampu bertahan, baik secara politik maupun militer," ujarnya.
Tekanan Diplomatik Meningkat
Tiga analis menyebut sejumlah kelompok bersenjata etnis yang tergabung dalam SCEF kini menghadapi tekanan internasional agar bersedia berunding dengan pemerintah Myanmar. Kelompok-kelompok tersebut antara lain Karen National Union, Kachin Independence Organisation, Chin National Front, dan Karenni National Progressive Party. Hingga berita ini ditulis, mereka belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters. Pemerintah Thailand, yang akan menjadi tuan rumah kunjungan Min Aung Hlaing pada Kamis dan Jumat, menjadi salah satu pihak yang paling aktif mendorong Myanmar kembali terlibat dalam forum ASEAN.
Baca Juga: Krisis Kepemimpinan FIFA Kian Memanas, Dukungan untuk Gianni Infantino Terus Menyusut Sebelumnya, ASEAN mengucilkan kepemimpinan junta Myanmar setelah menilai pemerintah di Naypyitaw tidak menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan konsensus perdamaian yang telah disepakati. Seorang pejabat senior Thailand yang enggan disebutkan namanya mengatakan prioritas Bangkok adalah menekan tingkat kekerasan, memperluas akses bantuan kemanusiaan, serta mencegah meluasnya dampak konflik ke wilayah Thailand.
Sementara itu, Richard Horsey, Penasihat Senior Asia di International Crisis Group, mengatakan pemerintah Myanmar hingga kini belum bersedia mengakui SCEF sebagai mitra resmi dialog. Sebaliknya, pemerintah lebih memilih melakukan pembicaraan bilateral dengan masing-masing kelompok bersenjata. "Pada prinsipnya, semua pihak yang terlibat konflik bersedia mendengarkan apa yang ingin disampaikan pihak lain. Namun, proses perdamaian membutuhkan adanya konsesi untuk mencapai hasil yang disepakati bersama," kata Horsey. "Itu masih tampak sangat jauh untuk sebagian besar kelompok," tambahnya.
