KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi sudah memporak-prandakan sendi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Padahal, sebelum pandemi Covid-19 melanda, secara historis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5%-6%. Namun, sejak adanya pandemi, ekonomi kita mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut sehingga jatuh ke jurang resesi.

Menurut Rudi Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, saat kondisi seperti ini, ekonomi digital memiliki peranan penting. 

Dalam acara Indonesia Digital Conference 2020 pada Selasa (15/12/2020), Rudi menjelaskan, saat pandemi, ada perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan  belanja online yang tidak hanya untuk kebutuhan tersier saja, melainkan kebutuhan primer. 

"Hasil riset Google menunjukkan, dampak teknologi digital, ada peningkatan penjualan 26% dari rata-rata bulanan di Indonesia," jelasnya. 

Baca Juga: Kemenparekraf tingkatkan quality tourism untuk dongkrak sektor pariwisata

Ini membuat potensi ekonomi digital di Indonesia menjadi terbuka lebar. Apalagi, total populasi di Indonesia mencapai 272,1 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah pengguna ponsel mencapai 338,2 juta orang. "Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar," imbuhnya. 

Selain itu, besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia juga dapat dilihat dari penetrasi internet tahun ini yang hampir menjangkau 200 juta orang. Trafik internet juga mengalami kenaikan sekitar 15%-20%.

"Yang menarik, ada kenaikan sebesar 37% konsumen baru di ekonomi digital pasca Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 93% di antaranya akan tetap memanfaat produuk ekonomi digital meski pandemi usai nantinya," papar Rudi. 

Baca Juga: Uang elektronik bidik transaksi pembayaran digital di e-commerce dan ride hailing

Meski demikian, lanjutnya, ada sejumlah tantangan yang paling mendesak terkait perkembangan ekonomi digital di Indonesia. 

Pertama, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). "Saat ini, literasi digital kita sangat rendah. Oleh karenanya, kami mendorong revitalisasi pendidikan di sekolah formal maupun kursus-kursus seperti yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Pekerja," jelasnya.

Kedua, tantangan yang terkait dengan infrastruktur. Dia menjelaskan, infrastruktur di Jakarta atau Pulau Jawa mungkin tidak menemukan masalah. Akan tetapi, di luar Jawa, infrastruktur terkait ekonomi digital cukup bermasalah. "Ini menjadi PR kita bersama," jelasnya. 

Ketiga, UMKM harus menjadi pemain dalam ekonomi digital. "Pemerintah harus bisa memilah-milah, mana UMKM yang tergolong makers, dan mana yang traders. Makers atau produsen, harus dibenahi bersama sehingga mereka bisa tumbuh dan bisa menjadi pemain global," tandasnya. 

Selanjutnya: Belanja apa aja di Tokopedia kini bisa bayar nanti dengan Indodana PayLater

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie